Berita Internasional Terkini
Manuver Donald Trump Jelang Lengser dari Gedung Putih, Obral Grasi, Daftar Penjahat yang Dibebaskan
Manuver Donald Trump jelang lengser dari Gedung Putih, obral grasi, daftar penjahat yang dibebaskan
TRIBUNKALTIM.CO - Dalam hitungan hari, Presiden AS Donald Trump akan lengser dari Gedung Putih.
Donald Trump akan digantikan Joe Biden yang mengalahkannya di Pilpres AS.
Namun, jelang lengser dari Gedung Putih, Donald Trump dikabarkan akan melakukan manuver penting.
Yakni membebaskan para penjahat melalui mekanisme grasi.
Tak tanggung-tanggung, jumlah grasi yang akan dikeluarkannya mencapai 100.
Kebijakan strategis Donald Trump diakhir masa jabatan ini diklaim akan berpengaruh pada situasi Amerika Serikat.
Diketahui, masa jabatan Donald Trump tersisa dua hari ini.
Baca juga: Terjawab Cara Gisel Tutupi Kasus Video Syur dari Putrinya Bersama Gading Marten, Bakal Dijelaskan
Baca juga: Terjawab, Penyebab 2 Nakes di Kota Asal Jokowi Diobservasi Semalaman Usai Disuntik Vaksin Sinovac
Baca juga: Lengkap, Kronologi Crazy Rich Surabaya Menang 1,1 Ton Emas dari PT Antam, Sempat Rugi Rp 573 Miliar
Baca juga: Info Liga Italia, AC Milan Bisa Dikalahkan Cagliari & Inter Milan, Pioli Pusing Hakan & Theo Absen
Dikutip dari CNN Senin (18/1/2021), informasi obral grasi berdasar tiga sumbe rberita mereka.
Daftar penjahat yang menerima grasi antara penjahat kerah putih, rapper, pejabat dekatnya terkenal dan lain-lain.
Namun, di antara keputusan itu belum menyertakan pengampunan dan pemberian kekebalan terhadap dirinya sendiri.
Menurut dua sumber CNN, Gedung Putih mengadakan pertemuan Minggu (17/1/2021) untuk menyelesaikan daftar pengampunan.
Donald Trump secara ekstrem mengubah Amerika Serikat, lewat pemberian pengampunan dan peringanan pada berbagai orang, kebanyakan orang-orang dekat dan kelompok pendukungnya.
Termasuk, pemberian pengampunan pada sejumlah kontraktor keamanan swasta AS yang membunuh puluhan penduduk sipil di Baghdad, Irak, beberapa tahun lalu.
Donald Trump sempat kehilangan fokus ketika jelang penghitungan Electoral College, dan ia tidak membuat keputusan apapun terkait pengampunan hukum.
Pejabat Gedung Putih mengharapkan mereka untuk melanjutkan setelah 6 Januari 2021.