TRIBUNKALTIM.CO - Kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur menambah semangat belasan ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pindah ke sana.

Dilansir dari Kompas.com, Fungsional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Farida Dewi Maharani mengatakan, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup di IKN bisa terpenuhi.

Misalnya seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga yang masih sekolah minimal SD-SMA, dan rumah sakit.

Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan bagi ASN untuk menolak pindah.

"Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi.

Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka," kata Dewi, seperti dikutip dari rilis, Senin (27/3/2023).

Menurut Dewi, ASN tidak akan menolak untuk dipindahkan selama mereka mereka mendapat informasi yang jelas terkait proses pemindahan.

Dalam jangka panjang, pindahnya ibu kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola Pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun demikian, pemindahan ibu kota juga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi Indonesia.

Baca juga: Dinas Kesehatan PPU Mulai Bagikan Ribuan Kelambu ke Pekerja IKN Nusantara

Baca juga: Kemenkes Guyur RSUD Sepaku Rp 115 M, Layani Pekerja IKN Nusantara yang Laka Kerja

"Masih banyak tantangan lain yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan.

Oleh karena itu, perpindahan ibu kota harus diikuti dengan upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," imbuh Dewi.

Sementara itu, Sekretaris Otorita IKN (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya menyebutkan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lainnya sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.

"Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan.

Sebagai contoh rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)," ujar Jaka.

Kemudian OIKN juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik.

Sebagai informasi, jika ada ibu kota baru, maka nantinya ada sekitar 970.000 ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN.

Angka tersebut dinilai akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka tersebut belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara akan diberi rumah dinas.

"ASN tinggal pindah saja (ke IKN). Kemudian dikasih rumah dinas," ujar Anas sebagaimana dilansir dari YouTube Kemenpan RB, Selasa (14/3/2023).

Dengan begitu, para ASN hanya tinggal pindah ke ibu kota baru tersebut.

Sebab, selain rumah dinas, pemerintah juga akan membangun fasilitas sekolah, rumah sakit (RS) hingga fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ASN di IKN.

Anas menuturkan, saat ini persiapan perpindahan ASN ke IKN terus berjalan.

Pemerintah juga memastikan ada sekitar 16.900 ASN dan aparat TNI serta Polri yang akan pindah ke IKN untuk gelombang pertama.

"Dari semula skenario 15.000, 20.000 (ASN akan pindah), sekarang disepakati 16.900.

Yang mana 11.274 adalah ASN dari 35 kementerian dan lembaga," ungkap Anas.

"Lalu 5.700 dari aparat TNI dan Polri," tambahnya. (*)