Baca tanpa iklan
Maka dari itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan SDM dalam negeri.
"Oleh karena itu, kita akan lakukan pendidikan agar SDM kita lebih punya skill dan kompetensi yang andal dalam tiga tahun kedepan," ujar Afriansyah.
Baca juga: RS Internasional di IKN Nusantara Punya Layanan Unggulan Ibu dan Anak Serta Jantung
Kritik DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik rencana pemerintah mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan, pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.
Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.
"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?
Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.
Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.
Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.
"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.
Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.
Baca juga: Fadhlun Kasau Dilantik Jadi Ketua PC-IWSS, Tegakkan Perempuan Sebagai SDM Potensial di IKN Nusantara
Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.