Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan Sri Mulyani beber anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) naik drastis Rp 61 Triliun, ini alasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Jelang Pilpres 2024 anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) naik drastis Rp 61 triliun, kenaikan ii dinilai tidak wajar.
Anggaran Kemenhan jelang Pemilu 2024 naik drastis.
Kenaikannya bahkan mencapai Rp 61 triliun.
Dengan kenaikan ini, anggaran alokasi anggaran Kemenhan 2024 menjadi Rp 384,87 triliun.
Angka ini naik drastis dari yang sejak awal sudah disetujui Presiden Jokowi.
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dianggap Contek Karya Anies yang Sudah Dilakukan di DKI
Baca juga: Masuk Daftar Jurkam TPN Ganjar, Limbad Justru Diperkenalkan Ridwan Kamil Sebagai Pendukung Prabowo
Baca juga: Jadwal Kampanye Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD Hari Ini, Sabtu 2 Desember 2023
"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Angka kenaikan drastis ini tentu saja sudah disetujui Jokowi.
Anggaran yang naik drastis jelang Pemilu 2024 inipun dinilai tak wajar.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan angkat bicara soal kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di tahun 2024 menjadi 25 miliar dolar AS atau setara Rp 384,87 triliun (kurs Rp15.395 per Dolar AS) atau naik Rp 61,58 triliun dibandingkan kesepakatan sebelumnya.
Perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan, kenaikan anggaran Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah tidak wajar.
“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden,” kata Gufron dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).
Gufron menilai ada kejanggalan, lantaran saat ini Indonesia mengalami berbagai persoalan lain seperti tingginya angka kemiskinan, pengangguran, stunting, dan kondisi ekonomi masyarakat masih sulit terutama setelah Pandemi Covid-19.
Selain itu, sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.
Karenanya, Gufron mempertanyakan kenaikan anggaran tersebut apakah betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau kepentingan lain.