Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar ibu kota negara alias IKN Nusantara terkini.
Obral hunian gratis dan hapus pajak penghasilan, jadi salah satu upaya pemerintah memobilisasi PNS ke IKN Nusantara.
Cukupkah hal itu menarik minat ASN pindah ke IKN Nusantara?
Diketahui, pemerintah terus menggenjot pembangunan berbagai infrastruktur hingga fasilitas di IKN Nusantara.
Tantangan pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara, bukan hanya membangun segala infrastruktur dan fasilitas namun juga terkait para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca juga: AMIN Tak Kompak? Anies Terus Kritik IKN Nusantara Saat Kampanye, Tapi Cak Imin Mau Lanjutkan
Baca juga: Mulai Muncul Orang Kaya Baru di IKN Nusantara, OJK Kaltim Tingkatkan Literasi Keuangan
Baca juga: Progres Pembangunan Rusun ASN di IKN Nusantara, Abdi Negara Siap-Siap Pindah Mulai Maret 2024
Pemerintah merencanakan pemindahan ASN ke IKN Nusantara mulai tahun 2024, dengan sederet insentif yang dipamerkan.
Sayangnya, obral insentif yang ditawarkan Pemerintah untuk ASN agar mau pindah ke IKN Nusantara ini disebut tidak cukup menarik minat ASN.
Diketahui, Pemerintah memberikan insentif kepada ASN untuk pindah ke IKN Nusantara mulai dari hunian gratis hingga yang terbaru adalah dibebaskan dari pajak penghasilan (PPh).
Namun, sederet insentif ini disebut tidak membuat ASN mau pindah ke IKN Nusantara.
Menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPOOD) Armand Maulana menilai bahwa pemberian insentif saja tidak cukup menarik ASN pindah ke IKN.
Ada beberapa hal menurutnya yang harus dipastikan oleh pemerintah salam satunya sarana dan prasarana dasar seperti sarana pendidikan, kesehatan hingga sarana hiburan.
"Mereka itu memboyong keluarganya juga, pertimbangan belum ada sekolah, hiburan ini pasti menjadi pertimbangan mereka," kata Armand, Minggu (3/12) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id di artikel berjudul Obral Insentif Tidak Cukup Tarik Minat ASN Pindah ke IKN.
Arman menegaskan pemindahan ASN pada tahap awal ini harus sudah selaras dengan fasilitas yang ada di IKN.
Untuk itu komitmen pemerintah dalam menyiapkan fasilitas dasar tersebut menjadi penting.
Selain itu, Arman juga mengatakan pendekatan insentif saja juga tidak cukup.
Baca juga: Efek Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim, Pemerintah Bangun Rel Kereta 2.428 Km di Pulau Kalimantan