Ibu Kota Negara

Tahun 2023, IKN Nusantara sudah Sedot APBN Rp 26,7 T, Banggar DPR Ingatkan Kurangnya Minat Swasta

Editor: Amalia Husnul A
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi pembangunan infrastruktur kelistrikan di IKN Nusantara. Tahun 2023 ini, IKN Nusantara sudah sedot dana APBN sebesar Rp 26,7 Triliun. Banggar DPR mengingatkan Pemerintah soal kurangnya minat swasta pada IKN

TRIBUNKALTIM.CO - Pembiayaan IKN Nusantara kembali menjadi sorotan mengingat proyek pemindahan Ibu Kota Negara ini menyedot dana APBN besar.

Sepanjang tahun 2023 ini, Pemerintah telah menyedot dana APBN untuk IKN Nusantara sebesar Rp 26,7 Triliun.

Terkait anggaran APBN untuk IKN Nusantara, Banggar DPR menyoroti kurangnya minat swasta terhadap megaproyek Pemerintahan Jokowi ini, 

Dalam konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut realisasi sementara anggaran pembangunan IKN Nusantara pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 26,7 triliun atau setara 97,6 persen dari pagu anggaran.

Baca juga: Kisah Warga yang Tersisih Usai Lahannya Diambil Proyek IKN Nusantara, Menikmati? Kami Ini Tersingkir

Baca juga: Cerita Thomas Lembong soal IKN, Pernah Dimintai Saran oleh Jokowi dan Rekomendasikan Balikpapan

Baca juga: Penjelasan Anies soal IKN Nusantara Bukan Prioritas, Bereskan Kebutuhan Dasar supaya Kalimantan Maju

Sri Mulyani mengatakan, “IKN tahun ini (2023) kita belanjakan Rp 26,7 triliun, anggaran total Rp 27,4 triliun.” 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com di artikel berjudul Sepanjang 2023, IKN Telan Dana APBN Rp 26,7 Triliun, realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta noninfrastruktur Rp 3,0 triliun.

Penyaluran anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara anggaran klaster non-infrastruktur digunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), dukungan pengamanan Polri, operasional Otorita IKN (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun total alokasi anggaran IKN dari tahun anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp 72,8 triliun.

Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi sementara 2023 sebesar Rp 26,7 triliun, dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terutama digunakan untuk basic infrastruktur hingga IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Dana pembangunan IKN non-APBN

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) optimistis target 80 persen dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai.

Kepala OIKN Bambang Susantono yakin tahun ini akan lebih banyak lagi investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara.

Halaman
123

Berita Terkini