Warga PPU Demo di Kantor Pemkab

Pj Bupati PPU Makmur Marbun Temui Pendemo, Sampaikan Solusi Atas Tuntutan Pengunjuk Rasa

Penulis: Nita Rahayu
Editor: Budi Susilo
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun temui pengunjuk rasa di kantor Bupati Penajam Paser Utara pada Kamis (11/1/2024) di Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pj Bupati Makmur Marbun berikan jawaban dan solusi atas tuntutan pengunjuk rasa. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun langsung menemui massa aksi, setibanya dari Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/1/2024). 

Massa yang sudah menunggu cukup lama, juga terlihat langsung bersiap dengan dengan mengangkat kertas bertuliskan tuntutan, saat Pj Bupati Makmur Marbun berdiri dihadapan mereka.

Terjadi diskusi yang cukup lama antara koordinator lapangan aksi unjuk rasa dan Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun.

Hal itu berlangsung di depan kantor Bupati PPU, karena mereka menolak audiensi di dalam ruangan, jika hanya perwakilan yang dibolehkan masuk.

Baca juga: Warga Demo di Kantor Bupati PPU, Sampaikan Kesulitan Dapat Gas 3 Kg hingga Solar Langka

Massa terlihat kembali riuh menyampaikan keinginannya.

Pj Bupati Makmur Marbun yang didampingi Sekda PPU, Tohar, juga menjawab tuntutan mereka satu persatu.

Ia membenarkan bahwa kelangkaan gas elpiji memang terjadi di Penajam Paser Utara.

Penyebabnya diketahui karena agen lebih banyak menjual ke Kabupaten Paser, yang harga jualnya lebih mahal.

"Untuk gas kita dapat info bahwa gas kita larinya ke Paser karena harganya mahal," ungkap Pj Bupati, Makmur Marbun.

Baca juga: BREAKING NEWS: Ratusan Warga Demo Depan Kantor Pemkab, Hanya Mau Bertemu Bupati PPU, Ini Tuntutannya

Masalah ini, kata dia, diselesaikan hari ini juga. Pemerintah daerah akan bertemu dengan pihak terkait, untuk membahas hal ini.

Tidak hanya persoalan gas elpiji Penajam Paser Utara yang banyak lari ke Kabupaten Paser, tetapi juga akan diminta penambahan kuota untuk Penajam Paser Utara. 

Terkait pengawasan juga akan diperketat, dan sudah dikoordinasikan hingga ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Hari ini saya mau rapat dengan Migas, membahas terkait gas dan BBM, saya juga sudah lapor ke Gubernur," sambungnya.

Tetap Ada BPJS Kesehatan 

Permasalahan BPJS Kesehatan yang katanya ditiadakan, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, membantah. Kata Makmur Marbun hal itu keliru.

Halaman
12

Berita Terkini