TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi meminta pihak-pihak yang menemukan bukti kecurangan Pilpres 2024, melapor ke Bawaslu hingga Mahkamah Konstitusi, dibanding hanya berteriak curang.

Jokowi mengungkapkan hal ini lantaran ada pihak yang berteriak Pilpres 2024 berjalan curang.

Pernyataan Jokowi ini langsung menuai respons dari Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan bahwa adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 merupakan sebuah sikap normatif.

Hal ini menanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Baca juga: Gara-Gara Prabowo-Gibran Menang, Ranting PDIP Sumber di Solo Batal Dapat Hadiah Sapi dari FX Rudy

Namun, Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil Pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya itu suatu sikap normatif," kata Hasto dalam jumpa pers di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Hasto menyebut, pada praktiknya di lapangan memang terjadi berbagai dugaan kecurangan, seperti kepala desa dimobilisasi hingga ancaman.

"Ya itu suatu sikap normatif.

Kan di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata," ujarnya.

Sehingga, kata dia, independensi dari lembaga pengawas Pemilu akhirnya diragukan masyarakat.

"Itu kan sudah ada suatu proses, di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas Pemilu," ucap Hasto.

Karenanya, Hasto menegaskan, saat ini kelompok sipil masyarakat melakukan pengawasan.

"Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian.

Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat agar melaporkan ke MK dan Bawaslu bila tidak puas dengan hasil Pemilu.

"Sudah diatur semuanya, janganlah teriak-teriak curang.

Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," kata Jokowi di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, (15/2/2024).

Baca juga: Jelang Pleno Surat Suara, Polresta Balikpapan Pastikan Petugas PAM Kondisi Prima

Timnas AMIN Temukan 9 Kecurangan

Timnas AMIN temukan 9 kecurangan Pilpres 2024: Mulai dari penggelembungan suara hingga pengerahan aparat desa.

Tak hanya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. 

Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) juga membeberkan kecurangan Pilpres 2024 yang mereka temukan.

Tim Hukum Nasional AMIN menyebut ada sembilan kecurangan Pilpres 2024 yang mereka temukan.

Kecurangan yang pertama adalah adanya penggelembungan suara lewat sistem Informasi dan Teknologi (IT) Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) secara masif.

Menurut Ketua THN Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir, temuan kecurangan itu didapati pihaknya lewat verifikasi ribuan formult C1 dan riset.

"Ini telah dilakukan melalui verifikasi ribuan formulir C1 oleh THN dan riset oleh Timnas AMIN," ungkap Ari di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2024).

Lalu, kecurangan kedua adalah surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon (paslon) 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Itu banyak sekali, sedang kami kumpulkan (buktinya)," lanjut Ari.

Kecurangan yang ketiga, imbuh Ari, pengerahan aparat melalui aparat desa.

Menurut Ari, di hari H pencoblosan, Rabu (14/2/2024), kepala desa mengarahkan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar ikut serta dalam pemenangan paslon tertentu.

"Modus ini terjadi. Betul pada hari H terjadi, bagaimana kepala desa memberi pengarahan langsung kepada KPPS dan ikut serta untuk pemenangan paslon tertentu," bebernya.

Selanjutnya, yang keempat adalah pengarahan lanjut usia (lansia) oleh KPPS.

Kelima adalah jumlah surat suara yang lebih sedikit dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Baca juga: Terjawab Kapan Penetapan Presiden 2024-2029 dan Jadwal Pelantikan Presiden Indonesia Terpilih

Kecurangan keenam adalah penghalangan pemilih oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Ketujuh, manipulasi data DPT.

Kedelapan adalah upaya menghalangi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dan kesembilan adalah praktik politik uang (money politic).

"Ini pengelompokan dan modus (kecurangan) di lapangan yang sudah kami temukan. Pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah verifikasi," tutur Ari.

Ari menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses Pemilu ataupun Pilpres 2024 supaya berjalan baik demi kepentingan rakyat Indonesia.

"Jutaan suara rakyat yang dicurangi, itu intinya. Suara rakyat yang dikehendaki itu yang akan jadi kenyataan," pungkas Ari.

TPN Ganjar-Mahfud Serahkan Bukti-bukti

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah menyerahkan beberapa bukti-bukti kecurangan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bukti-bukti kecurangan tersebut berupa video yang dikirimkan oleh saksi-saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang ditugaskan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia.

"Kami masih terus mengumpulkan bukti bukti kecurangan pemilu dan akan meneruskan ke Bawaslu sebagian sudah diterima oleh mereka.

Bentuk-bentuk kecurangannya ini juga bisa dilihat dalam bentuk video karena memang ada yang direkam oleh saksi-saksi kami di TPS," ujar Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim saat dikonfirmasi, Kamis (15/2/2024).

Chico membeberkan beberapa bukti-bukti kecurangan pelaksanaan pemungutan suara pilpres tahun 2024.

Salah satunya terkait perbedaan hasil angka pada penghitungan manual form C1 dengan apa yang diinput ke website Komisi Pemilihan Umum(KPU).

Baca juga: Emosi karena Mendiang Eril Disorot, Ridwan Kamil: Kalau Kalah, Jangan Bawa-bawa Almarhum Anak Saya

"Ada juga dalam bentuk video dimana kami curigai di daerah kemungkinan di Papua satu rumah berisikan beberapa orang mencoblos surat suara dan yang dicoblos adalah nomor urut dua kemudian kami bisa melihat beberapa C1 yang dipampangkan di TPS setelah penghitungan jumlah suara tidak sesuai dengan hitung suara. Pak Ganjar dalam totalnya tdak sesuai dengan perhitungannya, dan banyak lagi kecurangannya," ujar Chico.

Karena itu lanjut Chico masyarakat khususnya para pemilih Ganjar-Mahfud diminta bersabar terlebih dahulu sebab pihaknya sedang berusaha mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 .

"Kami berharap masyarakat bersabar khususnya pemilih pak Ganjar untuk tetap bersabar dan tenang karena kami sedang mengumpulkan itu," ujarnya.

Chico mengatakan apa yang terjadi saat ini sangat berbahaya apabila dibiarkan berlarut-larut terutama mengenai klaim kemenangan satu putaran oleh kubu pasangan capres cawapres nomor urut 2.

Kendati demikian lanjut Chico, pihaknya tetap menghargai Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Maka dari itu TPN Ganjar-Mahfud masih terus menunggu hasil resmi penghitungan suara nasional dari KPU.

"Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sangat berbahaya bila ini dibiarkan berlarut-larut, dicitrakan kemenangannya bahwa kemenangan sudah satu putaran oleh kubu paslon 2.

Karena masyarakat tahu siapa yang dipilih tahu siapa yang tetangga pilih di TPS itu dan mereka merasakan bahwa sangat tidak wajar apabila ada salah satu paslon yang menang satu putaran kami menghargai KPU sebagai penyelenggara maka dari itu kami ingin menunggu hasil resmi penghitungan nasional dari KPU," ujarnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Balas Jokowi Usai Diminta Tak Perlu Teriak Pemilu Curang

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.