TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara Rendi Solihin berdialog dengan warga Kecamatan Muara Jawa untuk memastikan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerima manfaat bantuan yang diberikan Pemkab Kukar.

Dialog bersama masyarakat Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Kecamatan Muara Jawa digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kantor Lurah Muara Jawa Ulu, Selasa (25/6/2024).

Dalam kunjungannya, Wabup Rendi didampingi Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Fadli, Sekretaris Camat Muara Jawa Eko Kasianto, para Lurah Sekecamatan Muara Jawa, OPD terkait, dan unsur Forkopimcam setempat.

Wabup Rendi menyebutkan, berdasarkan data yang diterima dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berbagai bantuan telah diberikan untuk Poklahsar dan Pokdakan.

Rinciannya, bantuan untuk Poklahsar sebanyak 796 unit (jenis chest freezer, kompor gas, panci, hand sealer, peniris minyak dan timbangan) kepada 15 kelompok dan Pokdakan sebanyak 10 kelompok akan menerima bantuan induk ikan, bibit ikan, pakan ikan, kolam terpal dan bibit rumput laut.

"Bantuan ini merupakan komitmen kami melalui Program Dedikasi Kukar Idaman khususnya dukungan penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budi daya bagi kelompok perikanan termasuk kelompok pengolah pemasar dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitasnya bagi 25.000 Nelayan dan Pembudidaya Perikanan Produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujarnya.

Baca juga: Wabup Kukar Ingin Pelaku UMKM di Sangasanga Lebih Kreatif

Bantuan sarana prasarana perikanan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh kelompok penerima bantuan.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah agar sarana prasarana ini dapat dipelihara dengan baik sehingga umur dan pemanfaatannya lebih lama.

Sekcam Muara Jawa, Eko Kasianto mengungkapkan Kecamatan Muara Jawa memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 87 KUB, 47 Pokdakan, dan 48 Poklahsar.

Jadi, total jumlah kelompok sebanyak 162 yang telah terdata di data base Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar.

"Masih ada kurang lebih 13 kelompok yang belum masuk data base, namun saat ini sudah dalam proses pendataan," ujarnya. (*)