Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ibu Kota Nusantara (IKN) membuat semua mata publik nasional tertuju ke Provinsi Kalimantan Timur.
Baik keinginan melihat secara langsung pembangunan, hingga dampak atau efek yang timbul adanya penetapan ibu kota mnegara baru Indonesia ini.
Kemerdekaan tahun 2024 juga menjadi sejarah ketika upacara detik–detik proklamasi diselenggarakan di IKN.
Namun demikian, Sorotan tajam terkait dampak ekonomi terhadap pembangunan IKN diamati oleh Pengamat Ekonomi Kaltim dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo.
Baca juga: 10 Potret Keseruan di Balik Layar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN Nusantara, Kaltim
Pria yang juga dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unmul tersebut mengungkapkan, bicara IKN dengan Kaltim, sering ia bilang daerah penyangga IKN bukan saja Balikpapan dan PPU atau Samarinda dan Kukar.
Tetapi kabupaten/kota lainnya seharusnya merasakan dampak, kalau tidak merata paling tidak kecipratan, apalagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Nah hari ini yang agak berdampak menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di sektor konstruksi, karena masifnya pembangunan. Coba saja pemerintah yang sekarang sedang menggelar upacara HUT RI dan sidang kabinet, bisa juga menggelar rapat-rapat di Mahulu agar mengetahui kekurangan disana, atau di Kabupaten atau Kota lainnya," tegasnya.
Perekonomian Provinsi Kaltim terkini, BPS mencatat pertumbuhan sebesar 5,85 persen pada Kuartal II/2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Melihat dari struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kuartal II/2024, sektor pertambangan dan penggalian 38,68 % masih tertinggi.
Disusul sektor industri pengolahan 17,98 % , sektor konstruksi 11,66 % .
Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan 8,52 persen, serta terakhir perdagangan 6,93 % .
Baca juga: Respons Sultan Kukar tak Diundang Upacara di IKN Nusantara, Jokowi Tampil PD Pakai Baju Adat Kutai
Melihat data tersebut, Purwadi mengatakan artinya Kaltim sendiri masih mengandalkan sektor Sumber Daya Alam (SDA), dan terjadi semua di Kabupaten/Kota.
Bahkan sudah berlangsung sejak dulu, dan tidak banyak berubah.
Mungkin justru pesta sumber daya ini lebih masif karena bukan bicara yang legal saja, tetapi ilegal juga didepan mata, dimana banyak Kabupaten/Kota masih mengandalkan batu bara.
“Harusnya dampak ini, paling tidak dirasakan 10 Kabupaten/Kota, seperti sektor konstruksi adanya IKN, belum tampak signifikan di PPU, kebanyakan di Balikpapan,” tegasnya.