Baca tanpa iklan
Khofifah menuding balik politisasi bantuan sosial (bansos) dilakukan Risma yang menjabat Menteri Sosial sebelum mendaftar sebagai peserta Pilkada Jatim.
Khofifah juga membantah dalil cawe-cawe Jokowi, manipulasi Sirekap, dan pengurangan suara.
Kini, perkara kedua eks Mensos era Jokowi ini berakhir setelah ketetapan dismissal MK memutuskan sengketa yang diajukan Risma-Gus Hans tidak dapat diterima.
Dukung Keputusan Pemerintah, DPRD Jatim Siap Kawal Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025
DPRD Jatim menyatakan mendukung penuh rencana pemerintah yang akan melantik kepala daerah terpilih pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, menjelaskan pihaknya menyambut baik rencana pelantikan tersebut dan yang diputuskan pemerintah pusat sudah tepat.
"Kita dukung penuh semoga lancar pelantikannya," kata Yuni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (4/1/2025).
Pelantikan kepala daerah merupakan tahapan strategis setelah pelaksanaan Pilkada yang berlangsung serentak pada tahun 2024 lalu.
Yuni berharap betul terhadap pelantikan kepala daerah hasil Pilkada.
Sebab, dengan begitu kepala daerah terpilih bisa segera memastikan berbagai program di daerah masing-masing.
"Saya mengucapkan selamat kepada semua kepala daerah yang akan dilantik, mudah-mudahan yang terpilih menjadi pemimpin yang terbaik untuk rakyatnya sesuai dengan pilihan rakyat," terang Yuni yang merupakan politisi Partai Demokrat tersebut.
Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, Komisi A yang membidangi urusan pemerintahan di Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah pusat.
Terlebih rencana pelantikan itu sudah merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Tentunya kami sangat setuju," kata Budiono.