Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim tuntaskan pembahasan terkait prioritas infrastruktur bersama dinas terkait khususnya PUPR–Pera.
Terlebih, penyesuaian anggaran besar-besaran karena efisiensi harus menjaga kesinambungan program prioritas.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh mengatakan bahwa pembahasan maraton sudah dilakukan.
Langkah yang disarankan, bukan saja soal pemangkasan, tetapi juga bagian dari strategi fiskal yang terukur.
Baca juga: Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman Gelar Rapat Bersama Staf Administrasi dan Staf Fraksi
“Anggaran perjalanan dinas dipotong signifikan. Untuk program yang belum terealisasi di APBD Murni 2025, ada dua opsi, antara masuk ke APBD Perubahan 2025 bila waktu memungkinkan, atau digeser ke APBD Murni 2026,” kata Abdulloh, Sabtu (19/4/2025).
Abdulloh juga menekankan pergeseran anggaran jadi satu-satunya opsi, sehingga pihaknya tentu memahami kondisi yang ada.
Bukan hanya menyesuaikan efisiensi dari pusat, refocusing turut jadi solusi untuk mengakomodasi program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas`ud dan Seno Aji.
Jika tidak, janji kampanye pasangan pemimpin baru ini baru dapat dijalankan tahun depan, pada 2026.
Baca juga: DPRD Kaltim Akan Kawal Perbaikan Gratis Kendaraan yang Diduga Rusak Akibat Buruknya Kualitas BBM
“Masih ada peluang di (APBD) perubahan nanti. Pergeseran tak terjadi hanya di PUPR saja, penyesuaian menyasar ke semua instansi yang ada,” tegasnya.
Anggaran Terpotong
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda telah merampungkan bersama Komisi III DPRD soal rancangan anggaran pihaknya.
Penyesuaian anggaran mengharuskan dinasnya memangkas hampir seperlima total anggaran tahunan, terpotong hingga sekitar Rp 427 miliar.
“Dari yang semula teralokasikan Rp3,6 triliun, kini jadi Rp3,2 triliun,” sebutnya.
Penyesuaian juga dipastikan tak signifikan mengganggu arah pembangunan daerah.
Baca juga: Anggota Banmus, Banggar dan Bapemperda DPRD Kaltim Kunker ke DPRD DK Jakarta
Apalagi, angka Rp 3,2 triliun masih berpeluang bisa naik di APBD perubahan nantinya.
Tentu, kata Nanda, sapaan akrabnya, juga melihat pertumbuhan pendapatan daerah.
Pemangkasan, juga tidak menyinggung skala prioritas pembangunan daerah.
“Paling besar anggaran perjalanan dinas, sampai 75 persen. Untuk pembangunan insyaallah aman,” katanya.
Ia berharap, saat APBD Perubahan 2025 disahkan, akan ada penambahan anggaran untuk menjaga kelancaran program, terlebih ada beberapa pembangunan prioritas dari Gubernur dan Wagub.
“Insya Allah masih dalam jalur aman, fokus tetap diarahkan pada proyek-proyek prioritas, dengan efisiensi sebagai prinsip utama,” tandasnya. (*)