Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Dedi Mulyadi disebut ingin buat sistem kerajaan di Jawa Barat sehingga tak butuh DPRD.
Belakangan heboh kabar fraksi PDIP yang memilih walk out saat rapat paripurna di Bandung beberapa hari lalu.
Fraksi PDIP, Doni Maradona itu tampak menyoroti kebijakan yang dibuat oleh Dedi Mulyadi.
Disebutkan Doni, Dedi Mulyadi seperti akan memberlakukan sistem kerajaan di Jawa Barat.
Doni menyinggung ucapan Dedi Mulyadi soal kepemimpinan raja di zaman kerajaan dulu.
Baca juga: Duduk Perkara Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Fraksi PDIP DPRD Jabar Walk Out saat Sidang Paripurna
Doni menyindir jika Dedi Mulyadi menginginkan sistem kerajaan diberlakukan di Jawa Barat, maka DPRD memang tidak perlu ada.
"Kita berpikir, dia bilang dulu zaman kerajaan. Mungkin Pak Dedi mau ini jadi kerajaan, kalau jadi kerajaan memang tidak butuh DPRD," katanya dikutip dari Tribun Jabar.
Doni pun lantas menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Dedi Mulyadi.
Doni menilai kebijakan-kebijakan itu merupakan kebijakan kontroversial dan tidak melibatkan DPRD.
"Dia membuat kebijakan yang kontroversial, yang jadi pembicaraan di mana-mana dan itu semua kebijakan yang disampaikan, yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu tidak ada DPRD diajak bicara," ucap Doni.
Reaksi Menohok Dedi Mulyadi Usai Fraksi PDIP Jabar Pilih 'Walk Out'
Sebelumnya aksi walk out dilakukan fraksi PDIP DPRD Jawa Barat ini terjadi saat rapat paripurna DPRD Jabar Jumat (16/5/2025).
Lantaran ucapan Kang Dedi Mulyadi (KDM ) viral di media sosial.
Adapun ucapan Dedi Mulyadi yang disorot PDIP ketika berpidato pada 7 Mei 2025 lalu di Cirebon.
Melansir Tribun Jabar, dalam pidato di Cirebon pada 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi membahas soal pembangunan di hadapan para Kades se-Jabar.