Prabowo Siapkan Bansos Tunai Rp 5,4 Juta per Orang, PDIP: Anggaran dari Mana?

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyiapkan transformasi besar sistem bantuan sosial dengan mengubah subsidi dan bansos berbentuk barang menjadi BLT berbasis Digital Single ID dan teknologi kecerdasan buatan (AI)
• Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyebut akumulasi bantuan yang diterima masyarakat dapat mencapai sekitar Rp5,4 juta per orang per tahun
• Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mempertanyakan sumber anggaran, pos pendanaan, serta kriteria penerima program tersebut

TRIBUNKALTIM.CO - Respons PDIP soal isu Prabowo ganti bansos dengan uang tunai Rp 5,4 juta per orang.

Jika selama ini sebagian subsidi dan bantuan negara disalurkan dalam bentuk barang maupun komoditas tertentu, ke depan pola tersebut direncanakan berubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) yang dikirim langsung kepada masyarakat penerima melalui sistem digital terintegrasi.

Rencana transformasi tersebut menjadi perhatian publik setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme baru yang memungkinkan seluruh bantuan sosial diberikan secara langsung kepada masyarakat melalui sistem digital berbasis identitas tunggal nasional atau Digital Single ID.

Dalam skema yang sedang disiapkan tersebut, akumulasi bantuan yang diterima masyarakat disebut dapat mencapai sekitar Rp 5,4 juta per orang per tahun.

Baca juga: Prabowo Ubah Skema Bansos, Bantuan Barang Diganti Uang Tunai Rp5,4 Juta per Orang

Kebijakan ini direncanakan menjadi bagian dari agenda besar digitalisasi pemerintahan yang sedang dikembangkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun di tengah wacana tersebut, muncul sejumlah pertanyaan dari kalangan legislatif, khususnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mempertanyakan sumber pendanaan, mekanisme penyaluran, hingga kriteria masyarakat yang nantinya berhak menerima bantuan tunai tersebut.

PDIP Pertanyakan Sumber Dana dan Kriteria Penerima

Menurut Andreas, hingga saat ini dirinya belum mengetahui secara jelas dari pos anggaran mana program bantuan tunai tersebut akan dibiayai.

"Saya enggak tahu, anggaran itu nanti masuknya melalui kementerian atau lembaga negara yang mana?" kata Andreas saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (10/6/2026).

Andreas menilai nominal Rp 5,4 juta per orang bukanlah angka kecil apabila dikaitkan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci mengenai sumber pendanaan dan mekanisme pelaksanaannya.

"Kalau Pak Luhut yang bicara, mesti tanya ke beliau. Anggarannya dari mana? Melalui kementerian atau lembaga negara yang mana? Karena jumlah Rp 5,4 juta per orang itu jumlah yang sangat besar, lantas siapa saja yang berhak dapat? Apa kriterianya?" tanya Andreas.

Sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas menegaskan bahwa transparansi mengenai sumber anggaran dan sasaran penerima menjadi hal penting agar kebijakan tersebut dapat dipahami publik secara utuh.

Rencana perubahan sistem bantuan sosial pertama kali disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Menurut Luhut, pemerintah saat ini sedang mematangkan penerapan Digital Single ID, yakni sistem identitas digital tunggal yang akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan layanan pemerintah dalam satu basis data nasional.