Anggaran Daerah Menyusut, DPRD Kukar Pastikan Skala Prioritas Pembangunan Tetap Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp7,5 triliun.

Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kukar dalam memastikan pembangunan tetap berjalan merata dan berkeadilan.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menyampaikan bahwa nilai tersebut masih bersifat sementara.

Pasalnya, masih ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat yang akan memengaruhi transfer ke daerah, salah satunya terkait Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Komisi III DPRD Pastikan Pembangunan Kaltim Terus Berjalan meski Anggaran Dipangkas

“Kita sudah bahas dengan nilai ini, tetapi itu belum final. Karena ternyata UU dan kebijakan Kemenkeu ada yang bisa ditransfer. Misalnya DBH dari Rp5 triliun, yang ditransfer hanya sampai 25 persennya saja. Yakin dan percaya APBD kita akan jatuh, tapi itu menjadi acuan dalam pembahasan,” kata Ahmad Yani, Senin (25/8/2025).

Meski APBD turun, ia menegaskan arah pembangunan tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Fokus utama tetap pada penguatan infrastruktur yang menyentuh hingga ke desa-desa.

“Jangan sampai ada kecamatan yang tidak mendapat apa-apa. Walau nanti ada penyesuaian, asas keadilan dan pemerataan itu yang paling penting. Infrastruktur tetap prioritas, tapi juga bagaimana kita menekan angka kemiskinan,” tegasnya.

Ahmad Yani menambahkan, efisiensi penggunaan anggaran harus benar-benar dijalankan.

Menurutnya, besarnya anggaran tidak akan berarti bila pembagian dan pelaksanaannya tidak adil.

Baca juga: DPRD Kukar Bentuk Tim Adhoc untuk Penanganan Pelecehan di Ponpes Tenggarong Seberang

“Nominal besar atau kecil sama saja. Yang paling penting asas pemerataan, supaya semua kecamatan bisa merasakan pembangunan,” ucapnya.

Ia menegaskan, DPRD Kukar bersama pemerintah daerah akan mengawal program prioritas dalam APBD 2026 agar tidak hanya berfokus pada proyek besar, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

“Ini sudah kita sampaikan di forum-forum pembahasan, dan menjadi agenda besar pemerintah daerah untuk dilakukan perubahan sesuai masukan dari DPRD Kukar,” tutup Ahmad Yani. (*)