Berita Kukar Terkini

Ketua DPRD Kukar Pastikan APBD Perubahan Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI
APBD PERUBAHAN - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 difokuskan untuk memastikan seluruh kepentingan masyarakat terakomodasi. Ia memastikan DPRD Kukar akan terus mengawal agar APBD Perubahan berjalan efektif, efisien, dan benar-benar mencerminkan pemerataan pembangunan. (TRIBUNKALTIM.CO/PATRICK VALLERY SIANTURI) 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 difokuskan untuk memastikan seluruh kepentingan masyarakat terakomodasi.

Ia menjelaskan, APBD Perubahan menjadi penting karena mencakup berbagai kebutuhan publik yang bersifat mendesak, termasuk pembayaran utang, penyelesaian proyek, hingga pemenuhan hak tenaga pendidik dan kesehatan.

“APBD Perubahan ini sudah melalui pergeseran, efisiensi, dan rasionalisasi. Di dalamnya termasuk menghitung beban utang, baik dari Pilkada maupun proyek-proyek sebelumnya. Semua harus terakumulasi dan diselesaikan secepatnya karena waktu kita terbatas,” jelas Ahmad Yani, Selasa(9/9/2025).

Menurutnya, DPRD akan mengawal agar tidak ada lagi utang yang tertunda maupun pembangunan mangkrak. Beasiswa, tunjangan guru, insentif dokter dan tenaga medis, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) dipastikan menjadi prioritas.

“Semua hak masyarakat harus jelas dan terbayarkan, tidak boleh ada pemotongan. Termasuk bantuan untuk nelayan dan petani juga masuk di dalam APBD Perubahan ini,” tegasnya.

Baca juga: Warga Menamang Kiri Harap Solusi Air Bersih dan Listrik dari DPRD Kukar

Ahmad Yani menambahkan, dalam APBD Murni 2025 sebelumnya, nilai anggaran diproyeksikan sekitar Rp12 triliun.

Namun setelah dilakukan penyesuaian, besarannya diperkirakan hanya mencapai Rp11,6 triliun atau berkurang Rp300 hingga Rp400 miliar.

“Angka ini cukup besar. Memang awalnya Rp12 triliun, tapi karena kondisi tidak memungkinkan maka ada pengurangan. Walaupun kita di DPR menginginkan tetap konsisten, tetap harus mengikuti aturan pengurangan yang sudah ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia memastikan DPRD Kukar akan terus mengawal agar APBD Perubahan berjalan efektif, efisien, dan benar-benar mencerminkan pemerataan pembangunan.

“Yang penting masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari anggaran ini,” tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved