DPRD Balikpapan Bahas Raperda Gudang dan Gender, PDIP Soroti Kajian Mendalam

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menegaskan pentingnya dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang tengah dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026. 

Kedua Raperda tersebut adalah tentang Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender. 

Pandangan umum fraksi disampaikan langsung oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, dalam rapat yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Senin (27/10/2025). 

Najib menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap kedua Raperda tersebut.

Baca juga: DPRD Balikpapan Bahas Raperda Penataan Gudang dan Kesetaraan Gender

Ia menilai bahwa Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Gudang merupakan regulasi penting untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan gudang di wilayah kota.

Menurutnya, perkembangan industri dan perdagangan yang pesat di Balikpapan menimbulkan beragam tantangan yang harus diantisipasi dengan peraturan yang jelas dan komprehensif.

"Raperda ini sangat penting sebagai regulasi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan efisiensi dalam pengelolaan gudang di wilayah Kota Balikpapan," ujar Najib.

Ia menambahkan, Balikpapan memiliki keterbatasan akses jalan dengan hanya dua jalur utama, yaitu Muara Rapak dan Ringroad, yang membuat pengelolaan distribusi barang harus diatur secara efektif.

Selain itu, posisi Balikpapan sebagai bagian dari wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi alasan tambahan perlunya kebijakan yang matang dalam penataan gudang.

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar penyusunan Raperda ini disertai kajian mendalam dan menyeluruh.

Kajian tersebut, kata Najib, harus memperhatikan berbagai aspek tanpa melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

Kajian yang dimaksud meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta analisis kondisi eksisting dan kebutuhan daerah.

Selain itu, perlu juga memperhatikan aspek penataan ruang, mekanisme perizinan, pendataan, pengawasan, hingga faktor teknis dan keamanan.

Najib menegaskan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat tidak saling melempar tanggung jawab dalam penerapan peraturan di lapangan.

Ia juga menyoroti peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar bertindak tegas dan berkeadilan.

"Satpol PP harus tegas dan berkeadilan dalam menegakkan Peraturan Daerah, tetapi dilakukan secara profesional, humanis, berwibawa, dan arif bijaksana, sesuai batasan hukum, bukan dengan cara kasar dan arogan," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar camat dan lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pembinaan secara aktif di wilayah masing-masing, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pandangan terhadap Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Balikpapan atas nota penjelasan yang disampaikan pada 26 Mei 2025.

Baca juga: Serap Aspirasi, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Siap Atasi Masalah LPG 3 Kg di Graha Indah

Fraksi menilai, kebijakan ini penting untuk menggiring konsep gender agar menjadi bagian integral dari pengambilan keputusan dan aktivitas utama pemerintahan maupun lembaga lainnya.

"Raperda ini sangat diperlukan untuk menggiring konsep gender yang sebelumnya dianggap tidak penting ke dalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama pemerintahan maupun lembaga-lembaga lainnya," jelas Najib.

Ia menekankan bahwa kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak, terutama dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. 

PDI Perjuangan berharap agar Raperda ini dapat memberikan manfaat yang setara bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Najib juga menegaskan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga daerah nonstruktural dalam mengimplementasikan prinsip pengarusutamaan gender. 

Pemerintah kota diminta memastikan seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam penerapan kebijakan ini.

Selain komitmen moral dan kelembagaan, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong adanya sistem insentif dan sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan penganggaran responsif gender.

Ia menilai, penerapan kebijakan berbasis gender di lingkungan pendidikan masih minim, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang ramah gender.

Perlu adanya insentif dan sanksi bagi OPD yang tidak melaksanakan penganggaran responsif gender.

"Di lingkungan pendidikan pun masih sangat minim sarana dan prasarana ramah gender," tutur Najib.

Fraksi PDI Perjuangan menyatakan siap untuk menindaklanjuti pembahasan kedua Raperda ini secara intensif bersama Pemerintah Kota Balikpapan dan pihak-pihak terkait.

Harapannya, pembahasan lanjutan tersebut akan menghasilkan regulasi yang proporsional, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)