Pemkab Kubar Perkuat Sinergi Lintas Sektor Tuntaskan Kawasan Kumuh

Ringkasan Berita:

• Disperkimtan Kutai Barat menggelar FGD Arah Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh untuk memperkuat sinergi antarinstansi.
• Kegiatan ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah layak huni dan penting untuk menuntaskan backlog nasional.
• Pemkab Kubar berharap FGD menghasilkan langkah strategis terintegrasi untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Kubar.

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema Arah Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kutai Barat di ruang diklat, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Rabu (12/11/2025).  

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan penanganan kawasan kumuh di wilayah Kutai Barat.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, tercatat sebanyak 9,9 juta backlog kepemilikan rumah (78,87 persen) di wilayah perkotaan, serta 26,9 juta backlog rumah tidak layak huni (54,64 persen ).

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah dalam mewujudkan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah layak huni sebagai bagian dari pemerataan pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan di seluruh daerah.

FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda, serta Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat.

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Kubar Yudi Hermawan Beri Atensi Perkembangan Pariwisata di Kutai Barat

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati yang diwakili Sekretaris Disperkimtan Kutai Barat, Ernawati.

Dalam Sambutan Bupati yang dibacakan Ernawati, ia menyampaikan harapan agar melalui kegiatan FGD ini dapat tercipta wadah yang efektif untuk membangun kolaborasi lintas sektor.

“Melalui forum ini, kami berharap seluruh perangkat daerah terkait dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penuntasan kawasan kumuh di Kabupaten Kutai Barat,” ujar Ernawati.

Dengan terselenggaranya FGD ini, diharapkan dapat terumuskan arah kebijakan yang lebih terintegrasi serta menghasilkan langkah nyata dalam mewujudkan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan di Kutai Barat. (*)