Blusukan Ke Desa Sigihan, Bupati Aulia Pastikan Program Rp150 Juta per RT Tepat Sasaran

Ringkasan Berita:

• Bupati Kukar kunjungi Desa Sigihan, tinjau Posyandu dan salurkan bantuan kesehatan anak.
• Dialog langsung dengan warga untuk memastikan aspirasi terserap dan pembangunan tepat sasaran.
• Program Kukar Idaman Terbaik Rp150 juta per RT kembali ditegaskan sebagai penguatan komunitas.

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Sigihan, Kecamatan Sebulu, pada Jumat (21/11/2025). 

Agenda dimulai dengan meninjau Posyandu setempat dan menyerahkan sejumlah bantuan, termasuk program makanan tambahan untuk anak-anak sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan dasar di desa.

Usai dari Posyandu, Bupati Aulia melanjutkan kegiatan dengan berdialog bersama warga. Ia ingin memastikan aspirasi masyarakat terserap langsung sekaligus melihat kondisi desa secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, ia juga mendatangi masjid desa untuk menyalurkan bantuan dari Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budi Satrio.

“Kami menyambut baik semua dukungan, termasuk bantuan dari Pak Budi Satrio untuk masjid di Sigihan. Ini bentuk perhatian bersama dalam membangun Kukar,” ucap Bupati Aulia.

Baca juga: Aliansi Peduli Kukar Desak Pemerintah Beri Ruang Lebih untuk Musisi Lokal

Di hadapan warga, Bupati Aulia menegaskan bahwa kehadirannya bertujuan memastikan pembangunan di desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia kembali mengingatkan soal program Kukar Idaman Terbaik yang memberikan alokasi Rp150 juta per RT sebagai penguatan pembangunan berbasis komunitas.

Aulia berharap partisipasi warga terus meningkat agar setiap pembangunan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan sangat menentukan percepatan pembangunan desa.

Melalui kunjungan ini, Bupati Kukar menegaskan komitmennya untuk terus turun ke lapangan dan memastikan setiap program pembangunan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kami ingin memastikan program ini benar-benar dirasakan seluruh warga. Pemerintah menyediakan regulasi dan menjadi fasilitator, sementara masyarakat adalah aktor utama pembangunan,” pungkasnya. (*)