Pemerataan IKD Balikpapan Terkendala Alat dan Smartphone, Disdukcapil Turun Langsung ke Warga

Ringkasan Berita:

• Disdukcapil Balikpapan mengalihkan fokus aktivasi IKD ke Balikpapan Barat dengan metode jemput bola.
• Keterbatasan alat dan akses smartphone menjadi kendala utama pemerataan layanan digital.
• Peran RT dinilai krusial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program IKD.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan mulai mengalihkan fokus pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke wilayah Balikpapan Barat. 

Aktivasi IKD Balikpapan ini dilakukan sebagai upaya pemerataan layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang selama ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.

Langkah ini diambil setelah keterbatasan fasilitas layanan di sejumlah titik dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan warga, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, menyebut distribusi perangkat aktivasi IKD saat ini masih terbatas.

Setiap wilayah hanya memiliki tiga hingga empat unit alat, sehingga pelayanan belum bisa dilakukan secara merata.

Baca juga: Jajaran Lapas Balikpapan dan Paguyuban Ibu-ibu Kompak Donor Darah demi Kemanusiaan

“Kita akan jemput bola ke Balikpapan Barat yang belum kita tempatkan alat. Karena di masing-masing wilayah hanya ada tiga atau empat alat, jadi belum bisa menjangkau semua,” ujar Tirta.

Kondisi tersebut mendorong Disdukcapil untuk mengubah strategi pelayanan agar lebih adaptif dan menjangkau masyarakat secara langsung.

Layanan Jemput Bola di Kelurahan

Sebagai langkah konkret, Disdukcapil membuka layanan langsung di Kelurahan Margasari, Balikpapan Barat, selama satu bulan penuh.

Program ini dijalankan dengan pola jemput bola hingga ke tingkat kelurahan dan rukun tetangga (RT).

“Mulai besok kami di Kelurahan Margasari selama satu bulan penuh. Kami sudah sosialisasi dengan kelurahan, camat, dan juga berkoordinasi dengan para RT,” katanya.

Baca juga: Persiba Balikpapan Kalah dari Persipura karena Pemainnya Banyak Kram, Kini Terancam Degradasi

Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga sekaligus mempercepat proses digitalisasi administrasi kependudukan.

Peran ketua RT menjadi kunci dalam percepatan aktivasi IKD. 

Disdukcapil tidak hanya melibatkan mereka dalam sosialisasi, tetapi juga memberikan akses akun agar dapat turut mendorong warga.

“Kami sudah komunikasi dengan RT, mereka juga punya akun. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menghimbau warganya agar melakukan aktivasi IKD di kelurahan masing-masing,” jelas Tirta.

Kolaborasi ini dinilai penting karena RT memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi warganya.

Baca juga: Kiat Wanita Balikpapan Cegah Diabetes Sejak Dini, Soroti Porsi Nasi Panas

Langkah ini bukan tanpa dasar. Pengalaman di Balikpapan Timur menunjukkan pendekatan langsung ke masyarakat cukup efektif dengan tingkat partisipasi yang tinggi.

“Di Balikpapan Timur sangat antusias. Bulan lalu sebelum puasa kami sudah lakukan di sana dan responsnya cukup baik,” ungkapnya.

Tingginya antusiasme tersebut menjadi modal penting dalam memperluas cakupan aktivasi IKD ke wilayah lain.

Tantangan Akses Teknologi

Namun di balik capaian tersebut, Disdukcapil menghadapi kendala yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Persoalan utama justru terletak pada kesiapan masyarakat dalam mengakses teknologi.

Menurut Tirta, tidak semua warga memiliki perangkat smartphone yang menjadi syarat utama aktivasi IKD.

Baca juga: Polresta Siapkan 200 Personel Amankan Laga ‎Persiba Balikpapan vs Persipura Jayapura

Hal ini membuat sebagian masyarakat belum dapat menikmati layanan digital tersebut.

“Kendala kita adalah masih ada warga yang tidak punya handphone atau smartphone. Sementara IKD ini berbasis digital, jadi memang harus menggunakan smartphone,” ujarnya.

Tantangan Pemerataan Digitalisasi

Tirta Dewi menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memaksakan masyarakat untuk memiliki perangkat tersebut. Namun, kondisi ini menjadi tantangan serius dalam pemerataan layanan administrasi berbasis digital.

“Kita tidak bisa memaksa warga harus punya smartphone. Ini yang jadi kendala di lapangan,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, percepatan IKD di Balikpapan tidak hanya bergantung pada penyediaan layanan, tetapi juga kesiapan infrastruktur dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi.

Tanpa dukungan tersebut, digitalisasi administrasi kependudukan berpotensi meninggalkan sebagian kelompok masyarakat. (dha/ADV Diskominfo Balikpapan)