Program MBG Belum Menjangkau Binusan, DPRD Nunukan Soroti Ketimpangan Layanan

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata di Desa Binusan, Nunukan.
• Sejumlah sekolah dengan jumlah siswa besar belum terlayani dapur MBG.
• DPRD Nunukan menilai ketimpangan ini berpotensi memicu kecemburuan sosial.

TRIBUNKALTIM.CO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai belum berjalan merata di Kabupaten Nunukan. 

Salah satu wilayah yang hingga kini belum tersentuh layanan tersebut adalah Desa Binusan.

Padahal, Desa Binusan memiliki konsentrasi sekolah yang cukup tinggi, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Namun hingga awal Februari 2026, belum satu pun dapur MBG yang beroperasi untuk melayani kebutuhan gizi peserta didik di wilayah tersebut.

Kondisi ini mendapat perhatian serius dari DPRD Nunukan, melalui anggotanya Muhammad Mansur. Ia menilai keterlambatan implementasi MBG di Binusan menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, khususnya para orang tua siswa.

Baca juga: 2 Sorotan DPRD Kaltim soal Pengangkatan Pegawai MBG Jadi PPPK, Sebut Jangan Abaikan Rasa Keadilan

“Binusan ini bukan daerah dengan satu atau dua sekolah. Ada beberapa SD negeri dan satu SMP, tetapi sampai sekarang belum ada dapur MBG yang menjangkau mereka,” ujar Mansur kepada TribunKaltara.com, Minggu (1/2/2026).

Lokasi Uji Coba yang Belum Terlayani

Mansur mengungkapkan, ironisnya Desa Binusan sempat disebut sebagai salah satu lokasi uji coba awal program MBG di Kabupaten Nunukan.

Namun dalam pelaksanaannya, wilayah tersebut justru belum merasakan dampak nyata dari program nasional tersebut.

Situasi ini memicu perbandingan di tengah masyarakat. Warga melihat sekolah-sekolah di wilayah lain sudah menerima manfaat MBG, sementara anak-anak di Binusan masih menunggu tanpa kejelasan.

“Orang tua wajar mempertanyakan. Kenapa di daerah lain sudah berjalan, tapi di sini belum. Padahal kebutuhan gizi anak-anak kita sama pentingnya,” ucapnya.

Baca juga: Pegawai MBG akan Jadi PPPK, Wagub Kaltim Serahkan Semuanya ke BGN

Potensi Kecemburuan Sosial

Tak hanya di Binusan, kondisi serupa juga dialami sekolah-sekolah di wilayah sekitar, seperti Ujang Patima dan Binusan Induk. Mansur mengingatkan bahwa ketimpangan layanan ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial apabila tidak segera direspons oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

Menurutnya, pemerataan pelaksanaan MBG bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut prinsip keadilan akses, terutama bagi anak-anak di wilayah perbatasan seperti Nunukan.

Mansur menegaskan bahwa penguatan gizi peserta didik sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama.