Pemkab Nunukan Siapkan Rp24 Miliar Selesaikan Polemik Embung Lapri

Ringkasan Berita:

• Bupati Nunukan Irwan Sabri tegaskan keseriusan pemda dengan menyiapkan anggaran Rp24 miliar pada 2026 untuk ganti rugi lahan warga.
• Petugas hadapi situasi serba salah; jika pintu air ditutup lahan warga tergenang, namun jika dibuka air terbuang sia-sia.
• Pemkab Nunukan gandeng Forkopimda, lintas sektor, hingga tokoh masyarakat agar sengketa tuntas aman sesuai aturan hukum tahun ini.

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan polemik pembebasan lahan dan pengoperasian pintu air Embung Lapri di Kecamatan Sebatik Utara. 

Guna meredam potensi konflik sosial yang kian memanas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran besar mencapai Rp24 miliar pada tahun anggaran 2026 ini sebagai bukti keseriusan dalam menuntaskan ganti rugi lahan warga.

Situasi yang krusial ini membuat Bupati Nunukan H Irwan Sabri turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi cepat atas mandeknya pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Nunukan menegaskan pemerintah daerah tidak tinggal diam, bahkan telah menyiapkan anggaran besar yang terus berjalan dari 2025 hingga 2026.

Baca juga: Mahasiswi Nunukan yang Disekap di Makassar Penerima Beasiswa Kaltara, Pelaku Ditangkap dan Ditembak

“Tahun 2026 ini kita siapkan sekitar Rp24 miliar. Jadi tidak benar kalau pemerintah dianggap diam. Anggaran ini bukti keseriusan kita,” tegasnya di hadapan perangkat desa dan tokoh masyarakat.

 
Dilema Operasional Embung Lapri

Persoalan Embung Lapri kini berada dalam kondisi yang disebut “serba salah” oleh petugas di lapangan.

Jika pintu air ditutup, air akan meluap dan menggenangi lahan warga yang belum dibebaskan.

Jika pintu air dibuka, air embung justru terbuang dan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat.

Baca juga: Sosok Penyekap Mahasiswi Nunukan: Berstatus Residivis, Ditangkap saat Incar Korban Baru lewat FB

Kondisi ini membuat pengelola di lapangan berada dalam tekanan, bahkan muncul kekhawatiran potensi gesekan antarwarga yang terdampak langsung.

Melihat situasi tersebut, Pemkab Nunukan langsung menggerakkan langkah koordinatif lintas sektor.

Dinas Perkimtan diminta mempercepat komunikasi dengan Kantor Pertanahan untuk penyelesaian administrasi lahan.

Tidak hanya itu, Pemda juga akan menggelar pertemuan besar yang melibatkan Forkopimda, mulai dari unsur TNI, Polri, hingga Kejaksaan, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan hukum.

Baca juga: Polisi Dikabarkan Tangkap Terduga Pelaku Penyekapan Mahasiswi Nunukan di Makassar

Kepala desa, camat, serta perwakilan pemilik lahan juga akan dilibatkan dalam forum tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Bupati Irwan Sabri juga menaruh harapan agar anggota DPRD dari Dapil Sebatik ikut turun tangan membantu meredam potensi konflik dan menjembatani komunikasi dengan warga.

“Kita ingin secepatnya tuntas tahun ini, tapi semua harus aman dan sesuai aturan hukum. Jangan sampai menimbulkan masalah baru,” tandasnya. (*)