Pemprov Kaltim
6 Sekolah Diusulkan Disdikbud Kaltim untuk Dibiayai Pusat, Ini Daftarnya
Kaltim usulkan pembangunan 6 SMA ke pusat demi meringankan APBD dan percepat pemerataan pendidikan
Penulis: Raynaldi Paskalis | Editor: Amelia Mutia Rachmah
Ringkasan Berita:
- Disdikbud Kaltim ajukan 6 SMA untuk dibiayai Kemendikdasmen.
- Langkah ini bertujuan mengurangi beban APBD daerah.
- Pembangunan bergantung pada kelengkapan administrasi lahan.
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengusulkan pembangunan SMA Kaltim kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mendapatkan dukungan anggaran pusat.
Upaya pembangunan SMA Kaltim ini dilakukan sebagai strategi untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di wilayah Benua Etam.
6 Sekolah Diusulkan ke Pemerintah Pusat
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa terdapat enam sekolah menengah atas yang diusulkan untuk dibangun dengan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Enam sekolah tersebut tersebar di beberapa kabupaten, yakni:
- SMA 16 Berau
- SMA 17 Berau
- SMA 4 Tenggarong
- SMA 3 Muara Kaman
- SMA 8 Penajam Paser Utara (PPU)
- SMA Muhammadiyah Terpadu di Sepaku
Baca juga: 3 Wilayah di Kaltim Waspada Cuaca Buruk Siang Ini! Update Peringatan Dini BMKG 22 April 2026
Menurut Armin, langkah ini diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran daerah yang terbatas jika harus menanggung seluruh pembangunan secara mandiri.
“Mudah-mudahan ada enam sekolah itu bisa, paling tidak empat lah, bisa ditindaklanjuti pusat sehingga kita bisa membantu anggaran kita,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Koordinasi dengan Pusat Diperkuat
Armin menyebut bahwa Gubernur Kalimantan Timur telah memberikan arahan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat realisasi pembangunan tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa peluang pembangunan pada tahun ini cukup terbuka, dengan syarat utama kelengkapan administrasi lahan harus dipastikan terlebih dahulu.
Status kepemilikan dan legalitas lahan menjadi faktor krusial agar kementerian dapat mengucurkan anggaran pembangunan.
Baca juga: Tanjung Harapan dan Tanah Grogot Waspada Cuaca Buruk! Cek Peringatan Dini BMKG untuk Kaltim Hari Ini
Verifikasi Lapangan Sudah Dilakukan
Disdikbud Kaltim mengklaim bahwa pihak kementerian telah merespons positif usulan tersebut.
Bahkan, tim verifikasi dari pusat telah turun langsung ke lapangan untuk meninjau kelayakan lokasi pembangunan.
“Ya, kementerian sudah diajukan, mereka sudah setuju, mereka verifikasi di lapangan,” kata Armin.
Proses verifikasi ini menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebutuhan di masing-masing daerah.
| BPSDM Kaltim Gelar Bimtek Penulisan dan Pembuatan Konten, Nina: Upaya Peningkatan Kualitas Publikasi |
|
|---|
| Dinkes Kaltim Minta Warga Tak Panik soal Redistribusi Peserta JKN |
|
|---|
| DPPKUKM Kaltim Gelar Business Matching, Produk UMKM Tembus Pasar Malaysia |
|
|---|
| 18 Tenaga Kesehatan Dampingi Jemaah Haji Kaltim, Siap Kawal dari Embarkasi Balikpapan |
|
|---|
| Pemprov Kaltim Klarifikasi Isu BPJS di Samarinda: Bukan Dihentikan, tapi Penataan Sesuai Aturan |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20260422_Plt-Kepala-Disdikbud-Kaltim-Armin-Pembangunan-Sekolah-SMA.jpg)