Pemprov Kaltim Tetapkan 4 Prioritas Pembangunan di RKPD, Fokus pada SDM dan Layanan Dasar

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) telah resmi menetapkan empat prioritas utama pembangunan daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027.

Keempat prioritas pembangunan tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan.

Serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang perlindungan sosial.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa fokus pembangunan ini nantinya akan dijabarkan ke dalam 21 program prioritas daerah.

Baca juga: Musrenbang RKPD 2027, Pemprov Kaltim Konsentrasikan Anggaran di 4 Sektor Dasar

Empat prioritas pembangunan itu sudah kita tetapkan, yaitu peningkatan SDM, infrastruktur, layanan kesehatan, dan SPM khususnya perlindungan sosial.

"Ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam 21 program prioritas," ungkap Sri Wahyuni, Minggu (3/5/2026) pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltim 2027, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Kamis (30/4/2026).

Sekdaprov Sri Wahyuni menegaskan bahwa setiap usulan program yang masuk dari pemerintah kabupaten/kota akan melalui proses seleksi yang ketat. 

Mengingat tingginya jumlah usulan, Pemprov Kaltim harus memastikan setiap program memiliki relevansi dengan prioritas pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

“Kita akan melihat prioritasnya, dan menyesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah,” sebut Sri Wahyuni.

Menurutnya, dalam forum Musrenbang kemarin, tentu menjadi mekanisme penting untuk melakukan penajaman program. 

Usulan yang masuk akan dikaji untuk memastikan apakah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan sejalan dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Penyusunan RKPD ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur dengan tetap menjaga efektivitas anggaran di tengah berbagai tantangan pembangunan yang ada di wilayah Bumi Etam. 

"Prinsipnya tetap sama, harus sejalan dengan prioritas pembangunan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," tegasnya. (*)