Respons Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg soal Pidato Prabowo yang Tak Singgung Gaji PNS Naik 2026

TRIBUNKALTIM.CO - Harapan publik soal gaji PNS 2026 naik belum terjawab. 

Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutkan satu pun rencana penyesuaian gaji PNS secara umum.

Padahal, isu “kenaikan gaji PNS 2026” sempat menjadi topik pencarian terpopuler di Google Trends pada hari yang sama. 

Tentunya ini mencerminkan ekspektasi tinggi dari kalangan PNS dan masyarakat luas terhadap kebijakan penghasilan pegawai negeri di tahun mendatang.

Baca juga: 10 Instansi Daerah dengan PNS Terbanyak di Kalimantan Timur

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah individu yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pidato Prabowo: Guru, Dosen, dan Agenda Prioritas

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo hanya menyinggung alokasi anggaran untuk tenaga pendidik.'

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. 

Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut menunjukkan fokus pemerintah pada sektor pendidikan, namun belum menyentuh ASN di sektor lain. 

Tidak ada satu kalimat pun dalam pidato setebal 15 halaman itu yang menyinggung kenaikan gaji PNS 2026 secara menyeluruh.

Sebaliknya, Presiden Prabowo lebih menekankan delapan agenda prioritas APBN 2026, antara lain:

- Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun  
- Transisi energi bersih: Rp402,4 triliun  
- Program Makan Bergizi Gratis: Rp335 triliun  
- Pendidikan: Rp757,8 triliun (terbesar sepanjang sejarah)  
- Kesehatan, pertahanan, dan perekonomian kerakyatan  

“APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Penjelasan Menkeu Sri Mulyani: Belum Ada Exercise Soal Gaji

Menanggapi absennya isu kenaikan gaji PNS dalam pidato Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap pembahasan. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan terkait gaji dan formasi ASN akan dikoordinasikan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).