Mahfud MD Puji Prabowo Tak Lindungi Immanuel Ebenezer, KPK Sudah Bisa Lepas dari Belenggu Politik

TRIBUNKALTIM.CO - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait kasus Immanuel Ebenezer yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) menuai pujian.

Wamenaker Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK, Kamis (21/8/2025).

Pria yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Sertifikasi K3 adalah pengakuan resmi berupa sertifikat yang diberikan kepada perusahaan atau individu setelah mengikuti pelatihan, ujian, atau audit yang sesuai standar K3. 

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD memuji sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak melindungi jajaran menterinya saat terjerat kasus korupsi.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga memuji langkah KPK.

Baca juga: Rekam Jejak Immanuel Ebenezer, dari Ketum Joman, Wamenaker Kini Terseret OTT KPK, Respons Projo

Mahfud menyebut apa yang dilakukan KPK menunjukkan lembaga antirasuah itu sudah lepas dari belenggu politik.

"Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK," tulis Mahfud di akun X pribadinya, Kamis (21/8/2025).

Mahfud juga memuji Presiden Prabowo Subianto yang seakan tidak melindungi Noel. Dia pun berharap agar Prabowo terus melakukan hal serupa.

"Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani," lanjutnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengkritik KPK agar tidak hanya mengandalkan OTT dalam memproses suatu kasus korupsi.

Dia ingin agar KPK turut melakukan penyelidikan mendalam jika menemukan adanya indikasi suatu kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara.

"KPK perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat. Tidak harus selalu OTT. Bravo KPK," pungkas Mahfud.

Kabar OTT KPK di Kemnaker yang menjerat Immanuel Ebenezer mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.

Prabowo Hormati Proses Hukum

Presiden Prabowo Subianto mengaku menghormati proses hukum yang berjalan terhadap Noel.

Respons Prabowo terhadap OTT KPK yang menjerat Noel disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

“Yang pertama baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan OTT oleh KPK. Tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan keprihatinan salah satu anggota koalisi merah putih diinfo jadi salah satu yang kena operasi tersebut,” kata Prasetyo Hadi.

Baca juga: Sosok Immanuel Ebenezer, dari Relawan Jokowi Menjadi Wamenaker, Kini Terjaring OTT KPK

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo sejak awal sudah berulang kali mengingatkan para pembantunya agar berhati-hati dan tidak menyalahgunakan amanah rakyat.

“Nah tentu sebagaimana yang berkali-kali diingatkan Presiden ke kita semua bahwa kita perlu untuk terus hati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberi ke kita semua."

"Oleh karena itu, kita nyatakan keprihatinan yang mendalam,” ujarnya.

Prasetyo menambahkan, Prabowo telah menerima laporan soal OTT tersebut dan menegaskan menyerahkan perkara itu sepenuhnya menjadi ranah hukum.

“Beliau sampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau hormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ungkapnya.

Respons Menaker

Senada dengan Presiden Prabowo, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli juga mengaku menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.

"Saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses KPK."

"Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi," kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis.

Yassierli menegaskan pihaknya berkomitmen membangun sistem terbaik di Kemnaker dan jauh dari praktik koruptif.

Baca juga: Sebulan Tinggalkan Kaltim, Buruh Berau Harap Temui Immanuel Ebenezer, Kini Wamenaker Ditangkap KPK

Dalam kantor Kemenaker juga terpasang sebuah patung yang mengenakan rompi oranye sebagai bentuk pengingat kepada pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan menyimpang.

"Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi oranye. Saya selalu mengingatkan proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern," katanya.

Ia menyebut angka kecelakaan kerja di Indonesia masih memprihatinkan dan perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya.

 "Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya," ujarnya.

Tanggapan DPR RI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, mengibaratkan OTT terhadap Immanuel Ebenezer sebagai gol bunuh diri.

Istilah 'gol bunuh diri' biasanya dipakai di sepak bola saat pemain bola memasukkan bola ke gawang sendiri sehingga kalah dari lawannya.

Nasir memakai istilah itu karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sangat gencar dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun justru pembantunya yakni wakil menteri ditangkap KPK terkait dugaan korupsi.

"Presiden kan sangat, sangat gencar untuk soal ini gitu (pemberantasan korupsi), dan tentu sangat seperti memasukkan bola ke gawang sendiri ini," kata Nasir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

"Jadi apa yang dialami oleh wamenaker itu seperti memasukkan bola ke gawang sendiri, atau gol bunuh diri," imbuhnya.

Lebih lanjut, Nasir merasa prihatin atas peristiwa yang menimpa Immanuel tersebut.

"Dan tentu kita sangat prihatin dengan kejadian ini, karena presiden sangat gencar menyuarakan isu-isu soal pemberantasan korupsi," pungkas Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh ini.

Apakah Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka?

KPK baru akan mengumumkan status hukum Wamenaker, Immanuel Ebenezer atau Noel dan 13 orang lainnya dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Jumat (22/8/2025) siang. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan hingga Kamis (21/8/2025) malam, Noel masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan ini akan disampaikan lengkap dalam konferensi pers, insya Allah besok siang," kata Budi dalam keterangannya, Kamis malam.

Budi menegaskan bahwa KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

Pemeriksaan intensif dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.

Operasi senyap ini, yang berlangsung sejak Rabu (20/8/2025) malam hingga Kamis (21/8/2025), berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"Dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, secara terpisah.

22 Kendaraan Mewah Diamankan

Dalam rangkaian operasi senyap tersebut, tim KPK tidak hanya mengamankan total 14 orang, tetapi juga menyita puluhan kendaraan mewah yang diduga terkait dengan kasus ini. 

Barang bukti yang kini memenuhi halaman Gedung KPK mencakup 15 unit mobil dan 7 unit motor, di antaranya mobil sport Nissan GT-R R35, jajaran motor gede Ducati, dua unit Hyundai Palisade, dan Mitsubishi Pajero Sport.

Selain itu, tim penyidik juga telah menyegel ruang kerja Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) di kantor Kemnaker untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Diberitakan, pria yang akrab disapa Noel itu dikabarkan ditangkap bersama puluhan orang lainnya di lingkungan Kemnaker.

Di antaranya ada seorang pejabat eselon II di Kemnaker.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto mengatakan, OTT KPK di Kemnaker terkait kasus dugaan pemerasan terhadap perusahaan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

"(Dugaan) pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)," jelas Fitroh. 

Dengan terjaringnya Noel dalam OTT KPK hari ini, maka Noel menjadi Wakil Menteri pertama di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo-Gibran yang terjaring OTT KPK.

Noel resmi dilantik menjadi Wamenaker pada 21 Oktober 2024 lalu.

Baca juga: 3 Kontroversi Immanuel Ebenezer Sebelum Kena OTT KPK, dari Tagar KaburAjaDulu hingga Sritex

Noel dilantik bersama 55 Wakil Menteri lainnya di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Selama menjabat sebagai Wamenaker, Noel kerap melakukan sidak-sidak di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

Sidak ini dilakukan Noel untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus ketenagakerjaan yang menimpa para buruh.

Beragam sidak yang dilakukan Noel ini pun diunggahnya melalui akun Instagram pribadinya @immanuelebenezer.

Sebelumnya, Noel juga terlibat dalam penindakan kasus penahanan ijazah oleh seorang pengusaha di Surabaya, Jawa Timur, Jan Hwa Diana.

Selain itu, Noel juga ikut terlibat dalam proses berdialog dengan driver ojek online saat terjadi demo ojol beberapa waktu lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Prabowo, Menaker, hingga DPR setelah Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK