Ini Kalimat Singkat Immanuel Ebenezer yang Buat 'Sultan' Kemenaker Langsung Berikan Motor Ducati

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel rupanya punya cara khusus saat meminta jatah motor gede (moge) kepada anak buahnya dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, dengan gaya santai, Noel disebut menanyakan motor apa yang cocok untuk dirinya kepada bawahannya itu.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membeberkan percakapan antara Noel (IEG) dengan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM), yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. 

Menurut Setyo, Noel memulai permintaan dengan memuji hobi Irvian.

Baca juga: Kisah Lengkap Hidup Noel, Aktivis 98 yang Sempat Jadi Driver Ojol dan Wamenaker, Kini Kena OTT KPK

"Saat minta motor, IEG [Immanuel Ebenezer] ngomong ke IBM [Irvian Bobby Mahendro], 'saya tahu kamu main motor besar ya. Kalau untuk saya, cocoknya motor apa'," ungkap Setyo Budiyanto menirukan ucapan Noel, Sabtu (23/8/2025).

Mendengar permintaan tersebut, Irvian yang disebut Noel sebagai 'Sultan' karena dianggap punya banyak uang, langsung merealisasikannya.

"Kemudian IBM belikan dan kirim ke rumahnya, 1 Ducati," sambung Setyo seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul KPK Bongkar Cara Wamenaker Noel Minta Ducati ke Anak Buah: Kalau Saya Cocoknya Motor Apa?. 

Motor tersebut, yang kemudian disita KPK, adalah Ducati Scrambler Nightshift berwarna biru. 

Di situs resminya, motor pabrikan Italia itu diperkirakan bernilai sekitar Rp199 juta.

Sengaja Dibeli Off The Road

KPK menduga ada upaya menyembunyikan kepemilikan motor mewah tersebut. 

Setyo menyatakan bahwa motor itu sengaja dibeli dalam kondisi off the road atau tanpa surat-surat resmi seperti BPKB dan STNK.

"[Motor dibeli] Off the road, mungkin dengan maksud menutupi pembeli," kata Setyo.

Fakta ini diperkuat dengan temuan bahwa pelat nomor B 4225 SUQ yang terpasang pada motor tersebut adalah palsu.

Menurut KPK, motor itu dibeli sekitar bulan April namun hingga kini belum diurus surat-suratnya. 

Hal ini mengindikasikan niat agar kepemilikan motor tidak terlacak.

Tim penyidik KPK menyita moge tersebut dari kediaman anak Noel, sebelum akhirnya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK sebagai barang bukti.

Berapa Harta Kekayaan Irvian Bobby?

Berdasarkan penelusuran Kompas.com dari dokumen resmi LHKPN KPK, harta kekayaan Irvian tercatat terus mengalami peningkatan pesat dalam tiga tahun terakhir sebelum 2022.

Pada LHKPN periode 2019 yang diserahkan ke KPK pada 1 Mei 2020, Irvian melaporkan harta sebesar Rp 1,95 miliar.

Harta itu terdiri dari tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 1,13 miliar, dua mobil (Suzuki Ignis 2017 dan Jeep YJ 1997) senilai Rp 350 juta, harta bergerak lainnya Rp 66,8 juta, serta kas Rp 436 juta.

Irvian juga tercatat memiliki utang Rp 35,4 juta.

Pada LHKPN 2020 yang dilaporkan 1 April 2021, total kekayaan Irvian naik menjadi Rp 2,07 miliar.

Daftar kendaraan yang dimiliki Irvian juga berubah, yakni Jeep Cherokee dan Jeep YJ.

Totalnya senilai Rp 420 juta.

Sedangkan harta bergerak lain yang dilaporkan sebesar Rp 69,35 juta.

Irvian juga melaporkan kas Rp 450,7 juta, sementara utang sudah tidak tercatat.

Dalam LHKPN 2021 yang dilaporkan 2 Maret 2022, harta kekayaan Irvian melonjak cukup signifikan.

Total kekayaan mencapai Rp 3,9 miliar. Kenaikan terbesar berasal dari kas dan setara kas yang melonjak menjadi Rp 2,21 miliar.

Dia juga mengganti aset kendaraan dengan Mitsubishi Pajero 2016 senilai Rp 335 juta.

Sementara tanah dan bangunan di Jakarta Selatan yang dilaporkan sebagai hibah tanpa akta dengan nilai Rp 1,27 miliar.

Dengan demikian, dalam rentang 2019 hingga 2021, harta kekayaan Irvian naik lebih dari dua kali lipat, dari Rp 1,95 miliar menjadi Rp 3,9 miliar.

Kompas.com tidak menemukan laporan LHKPN Irvian untuk periode 2023 dan 2024 dalam laman resmi e-LHKPN KPK.

KPK tetapkan 11 tersangka Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, KPK melakukan penahanan terhadap Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih.

Baca juga: Prabowo Pecat Immanuel Ebenezer dari Wamenaker, Noel Minta Maaf, Siapa Penggantinya?

Pada tanggal yang sama, Immanuel Ebenezer dicopot dari jabatannya sebagai Wamenaker oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berikut identitas 11 orang tersangka pada waktu terjadinya perkara tersebut:

1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022-2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)

2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)

3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020-2025 Subhan (SB)

4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020-2025 Anitasari Kusumawati (AK)

5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret-Agustus 2025 Fahrurozi (FRZ)

6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS) 

7. Sub-Koordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)

8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)

9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM) 10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM) 11. Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG).

Atas perbuatannya, para tersangka disangka dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Saat ini, mereka tengah ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari ke depan.

Modus Immanuel Biaya Rp275.000 jadi Rp6 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) pada Jumat (22/8/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Wamenaker Immanuel Ebenezer sudah mengenakan rompi tahanan dan ditampilkan di ruang jumpa pers KPK bersama belasan tersangka lainnya pada pukul 15.41 WIB.

"KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca juga: Wamenaker Noel Kena OTT, Eks Pimpinan KPK: Banyak Menteri Dipilih karena Uang, Bukan Rekam Jejak

Sertifikat K3 adalah bukti formal dan pengakuan resmi bahwa seseorang atau suatu perusahaan memiliki kompetensi dan memenuhi standar dalam penerapan K3, yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif dengan mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Sertifikat K3 ini dikeluarkan oleh lembaga resmi seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

Melansir laman Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), K3 adalah bidang yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan dan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sertifikasi K3 dibutuhkan sebagai bentuk pengakuan keahlian di bidang K3.

Adapun pihak yang wajib memiliki sertifikat K3 adalah pekerja atau calon pekerja di bidang HSE (Health, Safety, and Environment) atau sejenisnya.

Salah satu sertifikasi tersebut ialah sertifikat ahli K3 umum (AK3U).

Dengan sertifikasi ahli K3 umum, perusahaan dapat mengetahui kapasitas seseorang untuk menerapkan prosedur K3 di tempat kerja.

Dengan menerapkan prosedur K3 yang baik dan benar, maka tingkat kecelakaan kerja bisa lebih diminimalisir.

Wakil Menteri Tenaga Kerja atau Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan dan kawan-kawan menjadi tersangka kasus pemerasan terkait penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan modus menaikkan biaya penerbitan sertifikat K3.

“Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena ada tindak pidana pemerasan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Setyo mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ada 145,77 juta orang yang menjadi buruh, atau 54 persen total penduduk Indonesia.

Para buruh di bidang tertentu diwajibkan memiliki sertifikat K3 dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman.

Namun sertifikasi ini dikorupsi. “Adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut,” kata Setyo. 

Penggelembungan biaya sertifikasi K3 ini berarti dua kali lipat ketimbang upah rata-rata buruh.

“Biaya sebesar Rp6 juta ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut,” kata Setyo.

Noel jadi tersangka Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi salah satu dari 11 orang tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

"KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan), FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto, seperti dilansir Kompas.com. 

Setyo menyebutkan, dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar Rp 3 miliar.

Uang tersebut berasal dari praktik pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram