Respons Pasha Ungu soal Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp 50 Juta: Semua Sudah Dihitung dengan Baik

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau yang lebih dikenal sebagai Pasha Ungu, angkat bicara terkait polemik tunjangan perumahan anggota Dewan yang mencapai Rp50 juta per bulan.

Menurutnya, besaran tunjangan tersebut telah melalui proses perhitungan yang matang dan melibatkan sejumlah lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

“Semua ini sudah dihitung dengan baik. Kita kan ada Kementerian Keuangan, Sekjen DPR, kira-kira begitu, apa sih kebutuhan DPR?” ujar Pasha saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga legislatif nasional yang memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat undang-undang), anggaran (menyusun dan menyetujui APBN), serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

 Anggota DPR berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan bertugas di Jakarta selama masa jabatan lima tahun.

Baca juga: Ramai Beredar di Medsos, Isu Pasha Ungu Mundur sebagai Anggota DPR RI, Fakta Sebenarnya

Karena tugasnya bersifat nasional dan terpusat di ibu kota, banyak anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta membutuhkan tempat tinggal selama menjalankan tugasnya.

Apa Itu Tunjangan Rumah dan Kenapa Diberikan?

Tunjangan rumah adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada pejabat negara yang tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas.

 Untuk periode 2024–2029, anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan rumah jabatan di Kalibata, Jakarta Selatan, karena kondisi fisik bangunan yang dinilai tidak layak huni dan tidak efisien untuk direnovasi.

Sebagai gantinya, negara memberikan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan.

Angka ini disebut telah disesuaikan dengan rata-rata harga sewa rumah di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, yang menjadi lokasi utama aktivitas DPR RI.

Pasha Ungu menegaskan bahwa tidak semua anggota DPR berasal dari Jakarta.

Banyak di antara mereka berasal dari daerah seperti Papua, Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Biaya hidup dan akomodasi di ibu kota tentu berbeda jauh dibandingkan daerah asal mereka.

“Anggota DPR kan enggak semua tinggal di Jakarta dan berasal dari Jakarta. Ada yang dari Papua, Aceh, pelosok NTT, Sulawesi Utara yang jangkauan ke Jakarta cukup jauh. Biayanya juga cukup besar,” jelas Pasha.

Ia juga menanggapi kritik publik yang menyebut tunjangan tersebut sebagai pemborosan uang rakyat.