Eks Wakapolri Sakit Hati Dengar Ucapan Ahmad Sahroni: Kalau Masyarakat Tolol, Saya juga Termasuk

“Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu,” ujarnya.

Meski mengaku tidak anti kritik, Sahroni menekankan pentingnya menyampaikan pendapat dengan adab dan tata cara yang pantas.

“Kami terima, tetapi ada adab, adat istiadat yang mesti disampaikan. Maka, jangan menyampaikan hal-hal seenaknya,” katanya.

Klarifikasi Sahroni: “Bukan untuk Semua Masyarakat”

Setelah menuai kecaman, Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi.

Ia menyatakan bahwa istilah “orang tolol sedunia” tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, melainkan kepada pihak yang menilai DPR bisa dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan.

“Bahasa tolol itu bukan pada obyek masyarakat secara umum. Tapi pada logika berpikir yang tidak masuk akal,” ujar Sahroni.

Ia juga menyinggung sejarah politik Indonesia, seperti upaya Gus Dur yang gagal membubarkan DPR dan dekrit Presiden Soekarno yang berhasil melakukannya karena konflik dengan parlemen.

Menurut Ahmad Sahroni, pembubaran DPR justru berpotensi melemahkan sistem demokrasi dan membuka ruang kekuasaan tanpa kontrol.

Sahroni Diam-Diam Hadiri Aksi “Bubarkan DPR”

Menariknya, Sahroni mengaku sempat menyimak langsung aksi demonstrasi bertajuk “Bubarkan DPR” yang digelar di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (25/8/2025).

Ia tidak menampakkan diri, namun menyampaikan apresiasi terhadap cara penyampaian aspirasi yang damai dan terbuka.

“Penyaluran kritik yang benar adalah seperti yang di Gerbang Pancasila. Itu bagus sekali,” katanya.

Namun, Sahroni juga menyoroti kericuhan yang terjadi dalam aksi tersebut, menyebutnya sebagai ulah oknum berpikiran preman dan mendukung tindakan tegas dari aparat, bahkan jika pelakunya masih di bawah umur.

Baca juga: Anggota DPR Sindir Mendikti dan Wamen Stella Rangkap Jabatan: Gajinya Lumayan, Kalau Kami Dihujat

Latar Belakang Aksi Publik

Demo yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 mencerminkan kekecewaan publik terhadap DPR, terutama terkait isu kesejahteraan anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat.