Kunker Komisi XI ke Australia Dikecam, Formappi Sebut DPR Tunjukkan Ketidakpedulian

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menanggapi dengan keras kunjungan kerja (kunker) sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI ke Australia, yang berlangsung selama lima hari, dari 26 Agustus hingga 1 September 2025.

Di tengah gelombang protes publik yang semakin meluas, Lucius menilai kunjungan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan politik yang justru memicu kemarahan masyarakat.

"Informasi tentang kunjungan kerja Komisi XI ke Australia ini kembali menunjukkan wajah DPR yang memalukan dan memprihatinkan," kata Lucius, dalam wawancaranya dengan Tribunnews.com, Sabtu (30/8/2025).

Kabar kunjungan kerja ini mencuat setelah selebaran berisi itinerary kegiatan menyebar di media sosial.

Baca juga: Terjawab Demo DPR Karena Apa, Penyebab Demo 25 Agustus 2025 di Jakarta dan Situasi Terkini Hari Ini

Dalam dokumen tersebut, tercantum sejumlah agenda seperti makan siang di Blue Mountain, kunjungan ke Scenic World dan Echo Point, serta menikmati suasana Sydney Marathon dan perayaan lokal.

Lucius mempertanyakan urgensi kunjungan luar negeri ini, terutama di tengah semakin tingginya tekanan publik terhadap DPR.

Menurutnya, agenda tersebut tidak membawa manfaat signifikan dan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.

"Kunker luar negeri ini tidak lebih dari pemborosan anggaran, yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat apapun bagi DPR atau masyarakat," tegas Lucius.

Lucius berpendapat bahwa keberangkatan anggota DPR ke luar negeri di tengah protes publik hanya akan semakin memperburuk citra lembaga legislatif yang sudah terlanjur buruk.

"Ini benar-benar konyol. DPR sedang diprotes rakyat karena tunjangan fantastis yang mereka terima, tapi malah sibuk melakukan kunker yang tidak jelas manfaatnya," ujar Lucius.

Lebih lanjut, Lucius menilai bahwa kunker DPR ini justru tampak seperti penghinaan terhadap rakyat yang sedang berjuang di jalanan melawan tindakan brutal aparat.

Ia pun mendesak pimpinan DPR untuk segera memberikan penjelasan yang memadai dan mengambil langkah konkret guna meredam kemarahan publik.

"Kepercayaan rakyat terhadap DPR sudah hampir hilang sepenuhnya. Tuntutan untuk 'bubarkan DPR' adalah alarm kemarahan yang sudah mencapai titik puncaknya," ujarnya.

Menurut Lucius, DPR harusnya berusaha keras mencari solusi untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, bukan malah mencari pelarian dengan jalan-jalan ke luar negeri.

"Permintaan maaf dari pimpinan DPR tidak akan cukup tanpa tindakan nyata. Saya mendesak agar tunjangan perumahan dan kegiatan-kegiatan yang tidak penting segera dihentikan," tambahnya.