Tepis Isu Beras Tak Layak Konsumsi dan Rugikan Negara Rp4 Triliun, Bulog: Sesuai Standar Kualitas

TRIBUNKALTIM.CO - Bulog menanggapi isu 300.000 ton stok beras tak layak konsumsi.

Isu ini mencuat terkait gencarnya pemerintah yang terus menumpuk beras di gudang-gudang Bulog.

Hal ini memunculkan masalah baru, yaitu beras berpotensi turun mutu, bahkan rusak sehingga tak bisa lagi dikonsumsi.

Perum Bulog pun menepis kabar yang menyebutkan bahwa 300.000 ton beras di gudangnya berpotensi disposal atau tidak layak konsumsi. 

Penurunan mutu itu disebut-sebut bisa merugikan negara hingga Rp 4 triliun.

Baca juga: Polresta Balikpapan Salurkan 1 Ton Beras SPHP di Balikpapan Selatan

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menegaskan bahwa seluruh stok beras yang dikelola saat ini dalam kondisi aman, memenuhi standar kualitas, dan siap disalurkan kepada masyarakat.

“Dari total stok CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang saat ini dikuasai Bulog, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses,” ujar Suyamto, Jumat (5/9/2025).

Reproses Beras: Perbaikan Mutu, Bukan Pembuangan

Suyamto menjelaskan bahwa dari total 3,9 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog, hanya sebagian kecil yang perlu menjalani proses perbaikan kualitas atau reproses.

Jumlahnya bahkan tidak mencapai 0,1 persen dari total stok.

Dilansir dari tekpan.unimus.ac.id, langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam reproses  beras meliputi:

• Pembersihan ulang dari kotoran atau benda asing
• Pengeringan kembali jika kadar air meningkat
• Fumigasi atau spraying untuk mencegah atau mengatasi serangan hama
• Penyosohan ulang untuk memperbaiki tampilan dan tekstur beras
• Uji laboratorium untuk memastikan kelayakan konsumsi

“Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan, dan layak untuk dikonsumsi,” ujar Suyamto.

Ia menegaskan bahwa reproses bukanlah bentuk pembuangan, melainkan upaya menjaga mutu agar beras tetap layak konsumsi.

Baca juga: Hanya Sejam 500 Kg Beras Ludes Diborong Warga di Gerakan Pangan Murah di Penajam

Sistem Pengelolaan Mutu dan Pencegahan Hama

Untuk menjaga kualitas beras di gudang, Bulog menerapkan sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT). Prosedur ini mencakup:

• Spraying untuk pencegahan hama
• Fumigasi bila ada indikasi serangan
• Monitoring harian kondisi gudang
• Pemeriksaan laboratorium secara berkala

Langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten untuk memastikan beras tetap dalam kondisi optimal.

Uji Laboratorium Pastikan Beras Layak Konsumsi

Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, menambahkan bahwa seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah—baik Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan—telah melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum pengemasan ulang.

Bulog juga rutin melakukan uji laboratorium di lembaga terakreditasi nasional.

Pemeriksaan terakhir pada Agustus 2025 oleh PT Saraswanti Indo Genetech dan PT Sucofindo menunjukkan bahwa beras yang disimpan Bulog masih memenuhi standar kelayakan konsumsi.

“Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” tegas Ahmad Rizal.

Baca juga: Penyaluran Beras Murah SPHP di Balikpapan, Harga Hanya Rp60 Ribu per Karung hingga Cepat Ludes

Masalah lama beras berkutu

Menumpuknya beras rusak dan berkutu di gudang Bulog sebenarnya adalah masalah lama.

Hal ini sempat jadi polemik saat rapat antara Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI.

Pasalnya, beras yang sudah berbulan-bulan tersimpan itu disebut tidak lagi layak konsumsi karena kehilangan kesegarannya dan bahkan ditemukan sudah berkutu.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Rabu (2/7/2025).

Titiek mengungkapkan, kondisi beras impor yang masih menumpuk di gudang Bulog membuatnya prihatin.

Ia menyebut, sebagian beras yang didatangkan sejak 10 bulan lalu hingga kini belum tersalurkan ke pasar.

Baca juga: Penyaluran Beras Murah SPHP di Balikpapan, Warga Apresiasi Layanan hingga ke Depan Rumah

Menurutnya, jika beras impor tersebut terlalu lama dibiarkan di gudang dan tidak segera disalurkan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), maka komoditas pokok itu sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi masyarakat.

“Saya rasa tidak aman (dikonsumsi) ya Pak Menteri, karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya,” ujar Titiek.

“Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih, tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh, kalau terlalu lama disimpan. Kalau import masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang, dari 10 bulan, mungkin hampir setahun,” paparnya.

Titiek juga menyoroti langkah Bulog yang disebut telah melakukan penyemprotan untuk mengatasi hama gudang.

Namun, ia menegaskan, metode tersebut tidak sepenuhnya efektif karena tidak semua kutu bisa diberantas hanya dengan obat semprot.

“Walaupun setiap kali kami tanya, selalu bilang sudah ada obatan penyemprotan. Itu kan disemprot di luarnya saja itu tumpukan yang sampai setinggi platform itu, yang tengah-tengah kan tidak dapat kesemprot,” bebernya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Kompas.com