Di Rapat Perdana dengan Komisi XI DPR, Menkeu Purbaya: Dulu di LPS agak Koboi, Sekarang Nggak Boleh

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjalani rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, (10/9/2025).

Raker dibuka oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada pukul 10.53 WIB.

Rapat ini dihadiri oleh 25 anggota dari 8 fraksi.

Rapat dengan agenda pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 ini merupakan rapat perdana dengan formasi pemimpin Kementerian Keuangan baru, yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang sudah sah menjadi Menteri Keuangan.

Dalam sesi pembukaan rapat, Purbaya berbagi pengalaman transisinya dari Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi Menteri Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia.

Baca juga: Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Sri Mulyani Agen CIA, Singgung Ternak Mulyono

Ia mengaku, di LPS, dirinya dikenal dengan gaya komunikasi yang blak-blakan, yang ia sebut sebagai "koboi".

"Kalau waktu LPS saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang enggak boleh. Saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda," tutur Purbaya.

Perubahan Gaya Komunikasi di Jajaran Pemerintah

Istilah "koboi" yang disematkan pada Purbaya merujuk pada karakternya yang suka bertindak dan berbicara tanpa perhitungan matang, atau seolah-olah "semaunya."

Namun, kini ia menyadari bahwa sikap seperti itu tidak lagi bisa diterapkan di posisi barunya sebagai Menkeu.

"Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah saya siapkan oleh staf saya di sini pak. Jadi enggak ada sesi bebas lagi," ujarnya.

Pernyataan Purbaya ini disambut tawa oleh sebagian besar anggota dewan.

Meskipun demikian, seorang anggota Komisi XI menegaskan bahwa gaya bicara yang bebas tetap harus didukung oleh substansi yang kuat.

"Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya," tegasnya.

Perpindahan Purbaya dari LPS ke Kemenkeu menunjukkan perubahan peran yang signifikan.

Dari lembaga yang fokus pada penjaminan simpanan, ia kini mengemban tugas mengelola keuangan negara secara keseluruhan, yang membutuhkan pendekatan yang lebih terstruktur dan formal.

BEM UI Minta Purbaya Dicopot, Baru Sehari Menjabat Menkeu Didemo Mahasiswa

Massa mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).  

Mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September.

Tak hanya itu  mereka juga menyoroti soal pernyataan teranyar dari Menteri Keuangan RI (Menkeu) yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni Purbaya Yudhi Sadewa.

Kata dia, pernyataan Menkeu Purbaya yang menyebut kalau tuntutan 17+8 adalah suara rakyat kecil, telah mengecewakan perasaan masyarakat secara luas.

Baca juga: Janji Menkeu Purbaya, Ekonomi Indonesia Lebih Cerah dalam 3 Bulan

"Baru 1 hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru saat aksi. 

Padahal menurut Diallo, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat.  

Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, dimana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai agar seharunya Menteri Purbaya yang baru dilantik oleh Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya. 

"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," kata dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, ditanya soal "17+8 Tuntutan Rakyat" yang masih ramai digaungkan publik di media sosial. Purbaya mengaku ia belum mempelajari soal "17+8 Tuntutan Rakyat".

Namun, menurutnya, "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini.

"Saya belum mempelajari itu, saya basically begini, itu kan suara sebagian rakyat kecil kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang ya," kata Purbaya.

Baca juga: Gaya Komunikasi Menkeu Baru Dikritik Kurang Empati, Sri Mulyani Sebut Purbaya Bergaya Koboi

Lebih lanjut, Purbaya Yudhi yakin tuntutan-tuntutan rakyat soal perekonomian akan hilang dengan sendirinya jika ia berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mencapai setidaknya enam persen.

Ia meyakini, alih-alih berdemo, rakyat akan sibuk mencari kerja dan menikmati makanan enak.

"Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi enam persen, tujuh persen, itu akan hilang dengan otomatis," ujar Purbaya Yudhi sambil tersenyum.

"Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemo," imbuh dia.

Sementara saat aksi kemarin,  massa mahasiswa UI serta mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mulai tiba sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gedung DPR RI.  

Secara garis besar, mereka menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September kemarin.

"Terkait untuk aksi hari ini, memang tajuk yang kami bawa adalah rakyat tagih janji. Jadi kita datang untuk menagih janji, 17 + 8 Tuntutan Rakyat, di mana sebenarnya sudah diterima ya oleh pemerintah dan anggota dewan, yang mana itu juga tuntutan kolektif masyarakat, baik kali dari influencer, mahasiswa, masyarakat sipil. Seluruhnya itu tuntutan yang kita minta untuk segera dituntaskan, untuk segera dilunasi," kata Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru kepada awak media di depan Gedung DPR RI.

Diallo juga menyoroti pernyataan Penasehat Presiden, Jenderal (Purn) Wiranto, yang sebelumnya menyebut 17+8 Tuntutan Rakyat tidak bisa dipenuhi seluruhnya. 

"Kemudian ada dari Jenderal Wiranto saya kemarin baca, ‘jika semua dipenuhi repot'. Enggak usah bernegara, Pak, kalau repot. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda!" tegasnya.

Baca juga: Peluang Mahfud MD dan Yusril Gantikan Budi Gunawan jadi Menko Polkam

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025) sore bersama 3 menteri lainnya dan 1 wakil menteri.

Menteri pertama yang dilantik adalah Purbaya Yudhi Sadewa. Dia menggantikan Sri Mulyani sebagai
Menteri Keuangan.

Diketahui, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS).

Lalu, anggota DPR Fraksi Golkar Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding sebagai Menteri
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kemudian, Ferry Juliantono yang sebelumnya menjabat Wamen Koperasi dilantik menggantikan Budi
Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi.

Selanjutnya, menteri keempat yang dilantik adalah Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Sementara itu, satu wamen yang dilantik adalah Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Minta Maaf

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas perkataan yang dinilai dalam merespons tuntutan publik 17+8 hanya sebagai suara dari sebagian kecil rakyat.

Purbaya juga mengaku suka secara tiba-tiba berucap tanpa pikir panjang atau mempertimbangkan yang lainnya.

Bahkan, Purbaya menyinggung sikap koboy yang memiliki karakter suka bertindak semaunya tanpa perhitungan matang. 

"Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya Ibu Sri Mulyani kayak koboy," ujar Purbaya usai acara Sertijab di Kemenkeu, Selasa (9/9/2025).

Purbaya mengaku bahwa ada perbedaan sikap yang terjadi, saat dia menjabat di Kemenkeu dengan posisi sebelumnya di Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004.

Tugas utamanya adalah menjamin simpanan nasabah di bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan nasional.

"Waktu di LPS sih enggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda, Ibu. Salah ngomong langsung dipelintir di sana-sini," ungkapnya.

"Jadi kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Ke depan akan lebih baik lagi," imbuhnya menegaskan.

Rekam Jejak Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya dikenal sebagai seorang ekonom senior.

Sebelum menekuni dunia ekonomi, ia sempat berkarier di industri migas.

Mengutip laman resmi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, pria kelahiran Bogor, 7 Juli 1964 ini sempat bekerja sebagai insinyur lapangan (field engineer) di perusahaan multinasional penyedia jasa pengeboran lepas pantai, Schlumberger Overseas SA.

Kariernya di industri migas berlangsung cukup lama, yakni dari tahun 1989 hingga 1994.

Namun, beberapa tahun kemudian ia memutuskan untuk banting setir dari dunia teknik ke bidang ekonomi.

Purbaya mulai menekuni riset ekonomi dengan menjadi Senior Economist di Danareksa Research Institute pada periode 2000–2005.

Kariernya di BUMN sektor keuangan pun terbilang cemerlang.

Ia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Selain di Danareksa, perjalanan karier Purbaya di pemerintahan juga cukup panjang.

Kiprahnya dimulai saat dipercaya menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2010–2014.

Pada periode yang sama, ia juga tercatat sebagai anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2015, Purbaya bergabung dengan Kantor Staf Presiden sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis.

Ia juga sempat menduduki jabatan Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 2015–2016.

Kariernya berlanjut ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di sana, Purbaya menjabat sebagai Wakil Ketua Satgas Debottlenecking (Pokja IV) sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada periode 2018–2020.

Puncak kariernya di pemerintahan tercapai saat ia dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS melalui Keputusan Presiden Nomor 58/M pada 3 September 2020.

Dalam posisi tersebut, Purbaya bertugas menjaga stabilitas perbankan nasional melalui penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Di luar pemerintahan, Purbaya juga pernah dipercaya menjadi komisaris di holding BUMN pertambangan, PT Inalum (Persero). (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Keuangan Purbaya Ditegur Komisi XI DPR saat Rapat Perdana: Boleh Koboy Asal Ada Isinya