BGN Ajukan Rp268 Triliun untuk 2026, Anggaran Terbesar untuk Makan Bergizi Gratis

TRIBUNKALTIM.CO -  Badan Gizi Nasional (BGN) mengusulkan anggaran sebesar Rp268 triliun untuk tahun 2026.

Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan, yaitu sekitar Rp50,1 triliun, dari pagu indikatif sebelumnya yang senilai Rp217,8 triliun.

Angka ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada Senin (15/9/2025).

Alokasi terbesar Rp34,493 triliun dikhususkan untuk Makan Bergizi Gratin untuk anak sekolah.

Baca juga: DPRD Balikpapan Kawal Pelaksanaan MBG, Dorong Penyediaan dan Kualitas Makanan Lebih Selektif

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Program ini merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Rincian Alokasi Anggaran

Dadan merinci alokasi anggaran tersebut dengan fokus utama pada beberapa program strategis. Porsi terbesar, sekitar Rp255,5 triliun (95,4 persen), dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Sementara itu, sisanya sebesar Rp12,4 triliun (4,6 persen) ditujukan untuk program dukungan manajemen.

Berikut adalah rincian penggunaan anggaran tambahan yang diusulkan:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG):

Sebesar Rp34,493 triliun dikhususkan untuk anak sekolah.

• Kelompok Rentan:

Anggaran sebesar Rp3,1 triliun dialokasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

• Belanja Pegawai dan Digitalisasi:

Ada tambahan Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Rp3,1 triliun untuk digitalisasi program MBG.

• Pengawasan dan Pengelolaan:

Anggaran sebesar Rp700 miliar diberikan kepada BPOM untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp412,5 miliar untuk sistem dan tata kelola data.

• Dukungan Operasional:

Alokasi Rp3,8 triliun akan digunakan untuk koordinasi, gaji akuntan dan ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan.

Baca juga: Selama 8 Bulan, 4.000 Siswa Keracunan, Mendikdasmen: MBG Tetap Jalan Terus