Warga Pati Desak Pemakzulan Bupati Sudewo, DPRD dan Gerindra Diminta Bertindak Tegas

TRIBUNKALTIM.CO - Ribuan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Pati, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).

Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB itu bertujuan untuk mendukung Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dalam proses pemakzulan Bupati Sudewo.

Massa membawa berbagai atribut dan menyuarakan tuntutan atas kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Sudewo merupakan politisi dari partai Gerindra.

Baca juga: Bupati Sudewo Minta Pansus DPRD Pati Fokus, Jangan Gunakan Sidang untuk Jatuhkan Pemerintah

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan nasional adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sebagai informasi, PBB-P2 adalah jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan. 

Pajak ini menjadi sumber pendapatan daerah dan biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. 

Selain itu, kebijakan mutasi jabatan yang dianggap janggal turut memicu polemik di masyarakat.

6 Tuntutan Utama MPB kepada DPRD Pati

Awalnya, MPB membawa 13 tuntutan dalam aksi tersebut.

Namun, tuntutan tersebut kemudian dipadatkan menjadi enam poin utama, sebagaimana dilansir dari TribunJateng.com:

1. DPRD Pati diminta mengawal Pansus Hak Angket secara akuntabel dan sesuai hukum.
2. Menolak seluruh kebijakan Sudewo selama menjabat, termasuk penetapan jabatan ASN dan anggaran 2025.
3. Parpol dan DPRD harus melawan praktik KKN dan arogansi kekuasaan dari tingkat kabupaten hingga desa.
4. Seluruh anggota DPRD Pati diminta bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat.
5. PDIP diminta konsisten mendukung pemakzulan Sudewo dan mempertahankan Teguh Bandang Waluya sebagai Ketua Pansus.
6. Gerindra diminta mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus karena dinilai berpihak kepada bupati.

MPB Minta Gerindra Cabut Status Partai Sudewo

Dalam audiensi antara MPB dan DPRD Pati, perwakilan massa, Cak Ulil, menyampaikan tuntutan agar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pati mencabut status Sudewo sebagai pengurus maupun anggota partai.

“MPB teguh, konsisten, menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat. Memposisikan diri sebagai raja di Pati, padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat,” tegas Ulil.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Tanggapi soal Pemeriksaan dan Desakan Mundur dari Jabatan

DPRD dan Gerindra Respons Tuntutan Massa

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

“Prinsipnya, apa yang menjadi unek-unek atau tuntutan teman-teman, kami DPRD Kabupaten Pati akan melaksanakan. Kuncinya, kami berkomitmen,” ujarnya di hadapan massa.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Pati sekaligus Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui DPD Jawa Tengah.

“Insya Allah kami membuat surat lewat DPD ke DPP,” kata Hardi.

Setelah audiensi selesai, massa membubarkan diri dengan pengawalan aparat keamanan.

Baca juga: KPK Bakal Kebanjiran Surat dari Warga Pati yang Tuntut Bupati Sudewo jadi Tersangka

Pengamanan Demo: 1.200 Personel Dikerahkan

Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menyampaikan bahwa sebanyak 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan instansi lainnya dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.

“Kami memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun tetap dalam koridor hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Jaka.

Ia menambahkan bahwa pengamanan dilakukan secara persuasif dan dialogis, dengan koordinasi langsung bersama koordinator lapangan aksi.

“Kami mengedepankan langkah humanis, dialogis, serta koordinasi langsung dengan korlap aksi. Dengan begitu, dinamika di lapangan bisa terkendali,” jelasnya.

Jaka juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.

“Mari bersama-sama menjaga Pati sebagai daerah yang damai, guyub, dan penuh toleransi,” pungkasnya.

Aksi ini menjadi penanda kuat bahwa masyarakat Pati menginginkan perubahan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada rakyat, serta menolak praktik kekuasaan yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.

DPRD dan partai politik kini berada di bawah sorotan publik untuk bertindak tegas dan akuntabel. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Daftar 6 Tuntutan Warga Pati yang Dikabulkan DPRD Terkait Pemakzulan Sudewo

Artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul DPRD Pati Kabulkan 6 Tuntutan Pendemo, Berikut Isi Lengkapnya