Polemik Pertamina Impor BBM untuk SPBU Swasta, PKS Kritik Rugikan Masyarakat dan Picu Monopoli

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Majelis Pertimbangan Pusat PKS, Mulyanto, mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan yang mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membeli pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi dari Pertamina. 

Kebijakan ini dinilai berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan monopoli terselubung.

Monopoli usaha adalah situasi di mana satu perusahaan atau entitas menguasai seluruh atau hampir seluruh pasar untuk barang atau jasa tertentu.

Dalam kondisi ini, tidak ada pesaing atau substitusi produk yang signifikan, sehingga perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga dan mengontrol pasokan.

Baca juga: Respons Bahlil Lahadalia Soal Kebijakan Impor BBM dari Singapura, Lucu Negara Kita Ini

Kebijakan Impor BBM Dituding Menciptakan Monopoli

Polemik ini bermula dari pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa para pengusaha SPBU swasta, seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo, telah sepakat untuk berkolaborasi dengan Pertamina.

Artinya, impor BBM non-subsidi kini hanya bisa dilakukan melalui Pertamina, bukan langsung oleh SPBU swasta.

Mulyanto mengkritik keras kebijakan ini.

Baca juga: Skema Baru Impor BBM, Pemerintah, Pertamina, dan Swasta Sepakat Beli BBM tanpa Campuran Aditif

Meskipun mengakui sektor energi adalah bidang strategis yang harus dikelola negara, ia berpendapat perlindungan berlebihan terhadap Pertamina justru bisa membuatnya "manja".

"Kebijakan energi tidak boleh hanya melindungi BUMN kalau ujung-ujungnya membuat konsumen menjadi korban karena harga mahal dan pilihan terbatas," tegas Mulyanto.

Ia menambahkan, pembatasan impor ini dapat menyebabkan harga BBM non-subsidi di SPBU swasta naik.

Hal ini karena adanya tambahan margin dari Pertamina sebagai satu-satunya pemasok.

Kondisi ini, kata Mulyanto, semakin memperlemah kepercayaan publik terhadap Pertamina, terutama setelah isu "Pertamax oplosan" mencuat.

Baca juga: Harga BBM Terbaru Hari Ini 21 September 2025, Apakah Pertalite dan Pertamax Naik?

Potensi Monopoli dan Solusi yang Ditawarkan

Menurut Mulyanto, kebijakan yang membatasi SPBU asing untuk melakukan impor BBM berpotensi menciptakan monopoli terselubung.

Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan bisa berbenturan dengan aturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Sebagai solusi, Mulyanto mendorong pemerintah untuk:

• Memperkuat pembinaan terhadap Pertamina, agar perusahaan pelat merah tersebut bisa meningkatkan kinerja dan memulihkan kepercayaan publik.
• Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi.

"Energi adalah hajat hidup orang banyak. Jangan sampai demi melindungi BUMN, rakyat justru dibebani harga yang mahal dan kehilangan pilihan," pungkas Mulyanto. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PKS Desak Pemerintah Evaluasi Aturan BBM Non-Subsidi karena Dinilai Rugikan Masyarakat