4 Poin Penting Keputusan Presiden Prabowo Setelah Insiden Keracunan Program MBG

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat menanggapi insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Sesaat setelah tiba di Tanah Air, Presiden menggelar rapat koordinasi terbatas dengan 12 menteri dan pejabat terkait di Halim untuk membahas evaluasi menyeluruh program tersebut.

Dalam rapat darurat ini, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama.

Langkah awal yang diambil adalah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, sambil melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait insiden tersebut.

Pemerintah juga fokus memperbaiki sanitasi, meningkatkan kualitas juru masak, serta memperketat pengawasan alat makan dan proses pengolahan makanan.

Baca juga: Presiden Prabowo Turun Tangan, Panggil Kepala BGN Bahas Kasus Keracunan MBG

Setiap SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan pangan.

Kementerian Kesehatan diperintahkan untuk mengoptimalkan pemantauan melalui Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), guna memastikan program MBG berjalan aman dan efektif.

Langkah ini diambil agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan benar-benar aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Temuan Kasus makanan Basi MBG Kaltim, DPRD Minta Siswa Jangan Takut Lapor

Berikut 4 poin penting hasil rapat tersebut:

1. Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Zulkifli menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

2. SPPG Bermasalah Ditutup Sementara untuk Evaluasi

Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan.

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.