Program Makan Bergizi Gratis
YLKI Dorong Pemerintah Evaluasi Program MBG dan Pemetaan Wilayah Prioritas
YLKI dorong pemerintah evaluasi program MBG dan pemetaan wilayah prioritas.
Penulis: Rita Noor Shobah | Editor: Christoper Desmawangga
lihat foto
Sementara itu, Rp 412,5 miliar akan dipakai untuk sistem dan tata kelola, termasuk pemanfaatan data status gizi yang dikelola Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun kebutuhan untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran, termasuk gaji akuntan, ahli gizi, serta pelatihan penjamah makanan di setiap SPPG, dialokasikan sebesar Rp 3,8 triliun.
Jika diklasifikasikan, 95,4 persen anggaran atau sekitar Rp 255,5 triliun difokuskan untuk program pemenuhan gizi nasional, sementara 4,6 persen atau Rp 12,4 triliun untuk program dukungan manajemen.
Sementara itu, jika berdasarkan fungsinya, 83,4 persen anggaran dialokasikan ke fungsi pendidikan senilai Rp 223,5 triliun, 9,2 persen ke fungsi kesehatan Rp 24,7 triliun, dan 7,4 persen ke fungsi ekonomi Rp 19,7 triliun.
Serta dari sisi belanja, 97,7 persen merupakan belanja barang, 1,4 persen belanja pegawai, dan 0,9 persen belanja modal. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul YLKI Minta Pemerintah Petakan Wilayah Prioritas Penerima MBG: Agar MBG Lebih Efektif & Efisien
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.