Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah

TRIBUNKALTIM.CO - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Termasuk dalam daftar 18 Gubernur seluruh Indonesia yang memprotes kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.

Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah Gubernur lainnya termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hingga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB.

Sementara Menkeu Purbaya terlihat tiba di kantornya sekitar pukul 09.14 usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk membahas anggaran TKD yang diprotes oleh para Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Baca juga: Kalimantan Timur Terancam Krisis Fiskal, Dana Transfer 2026 Hanya 2,4 Triliun

Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen , itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly, Selasa (7/10/2025).

Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. 

Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. 

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya.

Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Penurunan anggaran TKD 2025 membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun.

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.

Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, banyak kepala daerah yang baru dilantik yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga
sejalan dengan astacita Bapak Presiden," kata Anwar.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud Masih Optimis

Seusia bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.

Rudy Masud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.  Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Rudy Masud memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran yang sama.

Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat proyek strategis dan pembangunan di daerah.

Karena itu, pertemuan difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan visi kebijakan, dan memastikan alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” katanya.

Berikut daftar Gubernur dari wilayah-wilayah ini yang hadir pada audiensi dengan Menteri Keuangan pada Selasa (7/10/2025): 

1. Gubernur Jambi, Al Haris  

2. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud

3. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang

4. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani

5. Gubernur Banten, Andra Soni

6. Gubernur Kepulauan Riau,

7. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi

8. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid

9. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

10. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah

11. Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X

12. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo

13. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan

14. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf

15. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution

16. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal

17. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman

18. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal

Respons Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya mengatakan pertemuan dengan Gubernur dari berbagai daerah di Indonesia ini juga untuk menjelaskan kondisi saat ini keuangan pemerintah dan daerah.

Sekaligus membahas dana bagi hasil (DBH). 

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

"Biar saja kita lihat keuangan daerah kita seperti apa, keuangan pemerintah seperti apa, kita atur sesuai kondisi keuangan," tegas dia.

Sebelumnya, Purbaya berjanji akan menambah lagi anggaran TKD dalam APBN 2026.

Namun, peluang itu baru bisa terealisasi jika pemerintah daerah (pemda) mampu memperbaiki kinerja penyerapan anggaran yang selama ini dinilai masih bermasalah.

"Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan rame-rame nanti ada penangkapan apa itu ya.

Jadi kalau mereka bisa melanjutkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat," ujarnya di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). 

Selain itu, Purbaya juga akan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi ke depannya dan realisasi penerimaan negara dari pajak. 

"Kalau dalam kuartal pertama dan kedua tahun depan yang ekonominya bagus membaik dan uang saya lebih banyak daripada sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah," kata Purbaya.

Baca juga: Transfer ke Daerah Diprediksi Dipangkas 50 Persen, Gubernur Kaltim Rudy Masud Soroti Kepastian DBH

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/kompas.com/Tribunnews.com)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bobby Nasution Ikut 'Geruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Protes Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah.