Kader PPP Gugat Mardiono Meski Sudah Islah dengan Kubu Agus Suparmanto, Ini Isi Tuntutannya

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara ini.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Latar Belakang Konflik Internal PPP

Perselisihan di tubuh PPP bermula dari dualisme kepemimpinan pasca-Muktamar X.

Dua kubu muncul, satu dipimpin oleh Muhammad Mardiono, dan satu lagi oleh Agus Suparmanto yang didukung oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Muhammad Romahurmuziy (Gus Romy).

Keduanya mengklaim sebagai ketua umum hasil muktamar dan masing-masing mendaftarkan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Sah Jadi Ketum PPP, Mardiono Sebut Pihaknya Sudah Komunikasi dengan Agus Suparmanto dan Romahurmuziy

Setelah melalui proses verifikasi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengesahkan kepengurusan di bawah Mardiono.

Namun, beberapa waktu kemudian, kedua kubu sepakat melakukan rekonsiliasi.

Hasilnya, Menteri Hukum, Supratman menerbitkan SK baru yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

Dua kubu yang sempat berseteru di tubuh partai berlambang Ka'bah ini—yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto—akhirnya sepakat untuk menempuh jalan damai atau islah. 

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bersama Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Momen islah ditandai dengan saling bersalaman dan berangkulan antara Mardiono dan Imam Fauzan dengan Agus Suparmanto serta Taj Yasin Maimoen.  (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com