Kader PPP Gugat Mardiono Meski Sudah Islah dengan Kubu Agus Suparmanto, Ini Isi Tuntutannya

TRIBUNKALTIM.CO - Masalah internal belum tuntas di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Usai polemik dualisme partai yang berujung damai, kini muncul gugatan di ranah hukum.

Muhamad Zainul Arifin, kader PPP yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PPP Malaysia periode 2020–2025, resmi menggugat Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 678/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN Jkt.Pst.

Baca juga: PPP Islah, Mardiono dan Agus Suparmanto Berpelukan, Ini Susunan Pimpinan Hasil Berdamai

Selain Mardiono sebagai tergugat utama, turut tergugat dalam perkara ini adalah Agus Suparmanto dan Mahkamah Partai PPP.

Zainul menyebut bahwa inti dari gugatan tersebut adalah mempertanyakan keabsahan hasil Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara.

Ia menilai proses pemilihan Mardiono sebagai ketua umum tidak sah.

“Intinya, petitumnya menyatakan terpilihnya Mardiono tidak sah sebagai ketua umum,” ujar Zainul saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).

Meski tidak mempermasalahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum yang mengesahkan kepengurusan PPP di bawah Mardiono dan Agus Suparmanto, Zainul menyoroti sikap Mahkamah Partai yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara maksimal.

Ia mengaku telah mengirim surat kepada Mahkamah Partai untuk meminta klarifikasi atas perselisihan internal, namun tidak mendapat respons.

Sebaliknya, Mahkamah Partai periode 2020–2025 justru menerbitkan surat pernyataan yang menyebut tidak ada konflik internal dan menyatakan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum terpilih hasil Muktamar X.

“Mahkamah Partai tidak melakukan tugasnya sehingga bagi orang yang merasa dirugikan, khususnya peserta Muktamar, itu sudah memiliki legal standing untuk maju ke pengadilan negeri,” jelas Zainul.

Baca juga: Politisi Kaltim Rusman Ya’qub Diamanahi jadi Wakil Bendahara Umum DPP PPP Periode 2025-2030

Sebagai bagian dari gugatan, Zainul meminta majelis hakim menyatakan surat pernyataan Mahkamah Partai tersebut sah secara hukum.

Jika dikabulkan, ia berharap Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Mardiono dan menerbitkan SK baru yang menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP.

“Kalau surat pernyataan itu dinyatakan sah, berarti otomatis Agus ini jadi ketua umum,” tegas Zainul.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan majelis hakim yang akan menangani perkara ini.

Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Latar Belakang Konflik Internal PPP

Perselisihan di tubuh PPP bermula dari dualisme kepemimpinan pasca-Muktamar X.

Dua kubu muncul, satu dipimpin oleh Muhammad Mardiono, dan satu lagi oleh Agus Suparmanto yang didukung oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Muhammad Romahurmuziy (Gus Romy).

Keduanya mengklaim sebagai ketua umum hasil muktamar dan masing-masing mendaftarkan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Sah Jadi Ketum PPP, Mardiono Sebut Pihaknya Sudah Komunikasi dengan Agus Suparmanto dan Romahurmuziy

Setelah melalui proses verifikasi terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengesahkan kepengurusan di bawah Mardiono.

Namun, beberapa waktu kemudian, kedua kubu sepakat melakukan rekonsiliasi.

Hasilnya, Menteri Hukum, Supratman menerbitkan SK baru yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum, Agus sebagai Wakil Ketua Umum, dan Taj Yasin Maimoen sebagai Sekretaris Jenderal PPP.

Dua kubu yang sempat berseteru di tubuh partai berlambang Ka'bah ini—yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto—akhirnya sepakat untuk menempuh jalan damai atau islah. 

Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan bersama Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, di kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Momen islah ditandai dengan saling bersalaman dan berangkulan antara Mardiono dan Imam Fauzan dengan Agus Suparmanto serta Taj Yasin Maimoen.  (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com