7 Pernyataan Budi Arie soal Kereta Cepat Whoosh, Projo Dukung Penegakan Hukum Jika Ada Pelanggaran

Ringkasan Berita:

• Projo menegaskan dukungan terhadap proses hukum jika ada dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh
• Budi Arie menyebut Whoosh sebagai simbol transformasi transportasi publik Indonesia
• KPK masih menyelidiki dugaan mark up proyek, sementara Jokowi menegaskan proyek tidak merugikan negara.

TRIBUNKALTIM.CO - Proyek kereta cepat Whoosh kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.

Di tengah isu tersebut, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Ia menilai proyek yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan sekadar soal bisnis, tetapi simbol transformasi besar transportasi Indonesia.

Projo pun menegaskan, jika ada pihak yang bersalah, biarkan hukum berjalan, namun manfaat Whoosh bagi masyarakat tetap harus diapresiasi.

Baca juga: Projo: Isu Markup Proyek Whoosh Jadi Alat Serangan Politik ke Jokowi

Simak pernyataan Budi Arie soal Sikap Projo Mengenai Kereta Cepat Whoosh.

1 . Projo Dukung Penegakan Hukum dalam Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan sikap tegas organisasinya terhadap isu dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Menurutnya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab secara hukum tanpa pandang bulu.

“Kalau ada permasalahan hukum, silakan diproses. Pihak-pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab,” kata Budi Arie dalam wawancara bersama KompasTV, Rabu (29/10/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut yang kini tengah ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Budi Arie Pastikan Projo Tidak Akan Melindungi Pihak yang Salah

Budi Arie menegaskan bahwa Projo, organisasi relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tidak akan membela siapa pun yang melanggar hukum.

“Projo tidak akan membela siapa pun yang melanggar hukum. Kalau memang ada pelanggaran, serahkan pada proses hukum,” tegasnya.

Ia menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip penting agar proyek nasional semacam Whoosh tidak menjadi celah bagi praktik korupsi.

Menurutnya, penegakan hukum yang adil justru akan menjaga kepercayaan publik terhadap keberlanjutan proyek infrastruktur negara.

3. Whoosh, Simbol Transformasi Transportasi Publik Indonesia

Budi Arie menilai proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini merupakan simbol transformasi transportasi publik Indonesia menuju era mobilitas yang lebih berkelanjutan.

“Whoosh itu adalah program strategis yang memang membawa konsekuensi perubahan yang sangat luar biasa bagi bangsa. Ini transformasi, ini lompatan, ini percepatan,” ujarnya.

Transformasi yang dimaksud adalah peralihan sistem transportasi dari kendaraan pribadi menuju moda publik yang cepat, efisien, dan rendah emisi karbon.

Menurutnya, kehadiran Whoosh telah menandai kemajuan besar dalam cara masyarakat bepergian antar kota di Pulau Jawa.

4. Proyek Strategis Nasional yang Tak Sekadar Mengejar Laba

Budi Arie menjelaskan, proyek Whoosh bukanlah proyek bisnis semata, melainkan upaya negara menyediakan transportasi umum yang efisien dan bermanfaat luas.

“Yang dicari dari transportasi ini bukan profit, tetapi benefit apa keuntungannya bagi masyarakat,” katanya.

Istilah “benefit” di sini merujuk pada keuntungan sosial dan ekonomi yang timbul dari peningkatan mobilitas, penurunan emisi, serta pemerataan pertumbuhan wilayah.

Menurut Budi, multiplier effect atau efek ganda ekonomi dari Whoosh sudah mulai terasa — mulai dari berkembangnya kawasan transit hingga bertambahnya peluang kerja lokal.

5. Dukungan Projo terhadap Proyek Jokowi

Sebagai organisasi relawan yang lahir untuk mendukung pemerintahan Jokowi, Projo disebut tetap setia menjaga semangat pembangunan yang diusung presiden.

“Saya yakin seratus persen, Pak Jokowi merencanakan dan mengeksekusi proyek Whoosh untuk kemajuan Indonesia,” ujar Budi Arie.

Ia menilai, proyek ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan investasi jangka panjang bagi transportasi nasional yang modern.

6. Harap Proyek Diperluas hingga Surabaya

Dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Budi Arie bahkan berharap proyek kereta cepat diperluas hingga Surabaya agar dampak ekonominya lebih luas.

“Kita justru malah mengharapkan program kereta cepat ini bukan sekadar Jakarta–Bandung, tapi Jakarta–Surabaya. Daya ungkit kalau kereta cepat Jakarta–Surabaya bisa mengungkit ekonomi Jawa ini tiga kali lipat,” tegasnya.

7. Efek Sosial dan Lingkungan yang Positif

Menurut Budi Arie, manfaat proyek Whoosh sudah nyata terasa di masyarakat.

“Gas emisi berkurang karbon, iya kan? Terus juga kemanfaatan sosialnya. Pertumbuhan di sekitar wilayah Whoosh,” katanya.

Penurunan emisi karbon menjadi indikator penting dari pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, proyek ini juga menciptakan efek sosial seperti peningkatan aktivitas ekonomi, bisnis baru di sekitar stasiun, dan akses transportasi yang lebih inklusif.

KPK Masih Menyelidiki Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa lembaganya masih melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi proyek kereta cepat.

Namun, karena masih dalam tahap penyelidikan, informasi rinci belum bisa disampaikan ke publik.

“Penyelidikan itu adalah informasi yang dikecualikan ya, yang sebetulnya tertutup untuk disampaikan ke publik,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/10/2025).

Tahapan penyelidikan di KPK berarti proses pengumpulan data dan klarifikasi awal sebelum naik ke tahap penyidikan.

Mahfud MD Ungkap Dugaan Mark Up Biaya Proyek

Kasus ini mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), mengungkap dugaan adanya mark up (penggelembungan biaya) dalam proyek Whoosh.

Mahfud bahkan membandingkan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China.

Biaya pembangunan di Indonesia disebut mencapai 52 juta dolar AS per km, sedangkan di China hanya 17–18 juta dolar AS.

Temuan tersebut memicu desakan agar aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dan struktur pembiayaan proyek.

Budi Prasetyo menyebut, KPK sebenarnya telah memulai penyelidikan sejak awal tahun 2025.

Namun, publik baru mengetahuinya setelah adanya pernyataan Mahfud MD di forum terbuka.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Hal ini menandakan bahwa lembaga antirasuah tersebut sudah lama menelusuri data, namun tetap berhati-hati dalam mengumumkan proses hukum yang sedang berlangsung.

 Jokowi Tegaskan Whoosh Tidak Merugikan Negara

Menanggapi isu tersebut, Jokowi menyatakan proyek Whoosh justru memberikan keuntungan sosial, bukan kerugian negara.

“Transportasi massal, transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi diukur dari keuntungan sosial,” kata Jokowi di Surakarta, Senin (27/10/2025).

Ia mencontohkan pengurangan kerugian akibat kemacetan yang bisa mencapai Rp 100 triliun per tahun di kawasan Jabodetabek–Bandung.

Dengan kereta cepat, efisiensi waktu dan produktivitas masyarakat meningkat tajam.

 Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan judul Sikap Projo soal Kereta Cepat Whoosh, Budi Arie Sebut Hukum Harus Jalan Jika Ada Dugaan Korupsi

Artikel ini telah tayang di Kompas TV dengan Budi Arie Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tidak Merugikan Negara: Yang Dicari Bukan Profit

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Projo Pasang Badan Usai Jokowi Disorot Proyek Whoosh: Kalau Ada Bukti, Silakan Proses Hukum