Mahfud MD Usul Pengangkatan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR, Sebut Rawan Terjadi Transaksi Politik

Ringkasan Berita:

• Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengusulkan agar pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI tidak lagi memerlukan persetujuan DPR RI. 
• Menurut Mahfud, selama ini proses seleksi DPR rawan praktik jual-beli politik dan uang, yang menimbulkan jatah-jatahan di Polri. 
• Ia menilai pemilihan kedua jabatan strategis sebaiknya menjadi kewenangan presiden. 
• Mahfud juga menyoroti kinerja Polri yang dinilai buruk oleh sejumlah purnawirawan jenderal.

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengusulkan agar pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI tidak lagi meminta persetujuan dari DPR RI.

Pernyataan ini disampaikannya dalam program "Sapa Indonesia Malam" di Kompas TV, Rabu (29/10/2025).

“Kalau saya berpikir, secara strukturalnya mungkin satu saja, kedepannya Kapolri itu tidak usah dimintakan persetujuan DPR untuk pengangkatannya,” ujar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, selama ini praktik jual-beli politik dan uang untuk jabatan yang diseleksi DPR sudah berlangsung sejak lama.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Alasan Ragu Luhut Binsar Pandjaitan Terlibat Dugaan Korupsi Proyek Whoosh

“Yang langsung Presiden aja yang ngangkat, saya kan pernah di Komisi 3 jual-beli politiknya, bukan hanya jual-beli politik, jual-beli uang juga ya untuk jabatan-jabatan yang diseleksi di DPR itu sejak saya itu sudah ada,” katanya.

Menurut Mahfud, transaksi politik kerap melibatkan pemberian amplop berisi uang kepada anggota DPR, yang kemudian berujung pada pembagian jatah di institusi Polri.

“Sehingga di Polri sendiri kemudian timbul jatah-jatahan kan. Kalau ada penerimaan 100 orang, sekian persen ini jatah Kapolri, yang boleh mengangkat berdasar haknya sendiri, untuk apa, karena Kapolri punya relasi-relasi politik yang sulit ditolak,” ucapnya, seperti dilansir Kompas.tv.

Ia menekankan, kesalahan ini tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga partai politik yang terlibat.

Karena itu, menurut Mahfud, pemilihan Kapolri dan Panglima TNI sebaiknya langsung menjadi kewenangan presiden.

Selain itu, Mahfud MD turut menyoroti kondisi institusi Polri.

Baru-baru ini, ia bertemu dengan 10 purnawirawan jenderal Polri yang mendorong perbaikan internal institusi.

“Semuanya, termasuk jenderal-jenderal yang datang kemarin ke saya itu, dari polisi itu juga mengakui, mengatakan bahwa inilah saat atau periode dimana prestasi Polri itu sangat jeblok, sangat buruk sepanjang sejarah. Ini mereka yang bilang, sepanjang sejarah kepolisian inilah yang terburuk,” tuturnya.

Berikut rangkuman proses resmi pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) untuk jabatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan regulasi dan praktik di Indonesia — lengkap dengan mekanisme dan landasan hukumnya.

1. Pemilihan Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Jabatan Panglima TNI

Landasan Hukum