Respons Jokowi saat Disebut Pernah Resmikan Bandara IMIP di Morowali

Ringkasan Berita:

• Jokowi membantah pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali
• Kemenhub dan IMIP menegaskan bandara berizin dan diawasi, sementara DPR mendorong audit dan investigasi menyeluruh
• Status bandara khusus dan internasional IMIP memicu diskusi nasional terkait kedaulatan dan pengawasan industri strategis.

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden ke-7 Jokowi membantah tudingan bahwa dirinya pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah.

Isu mengenai legalitas bandara di Morowali ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut keberadaan fasilitas penerbangan itu sebagai anomali yang patut diawasi negara.

Dalam beberapa hari terakhir, publik menyoroti apakah bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi sesuai ketentuan.

Ketika ditemui di Solo, Jumat (28/11/2025), Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan bandara IMIP maupun terlibat dalam pembukaan fasilitas tersebut.

Ia memastikan satu-satunya bandara di Morowali yang pernah ia resmikan adalah Bandara Maleo, yang dibangun pemerintah.

Baca juga: Isi Surat Connie Bakrie untuk Prabowo soal Morowali: Soroti Kedaulatan Negara dan 5 Tuntutan Penting

"Tidak, tidak. Saya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali," ujar Jokowi.

"Seingat saya, yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, dan itu dibangun oleh pemerintah," jelasnya.

"Tahun berapanya saya sudah lupa. Kalau yang IMIP itu, saya kira milik swasta," tuturnya menambahkan.

Ketika disinggung soal tuduhan dirinya meresmikan bandara itu pada 2019, Jokowi membalas, "Ya, semua hal yang tidak baik kan selalu ditariknya ke saya."

Pernyataan Jokowi ini mengklarifikasi kabar yang beredar terkait peran pemerintah pusat pada masa kepemimpinannya dalam peresmian bandara tersebut.

Kritik Sjafrie: Bandara Tanpa Aparat Adalah Anomali

Polemik bermula setelah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan peninjauan fasilitas penerbangan di kawasan industri Morowali pada rangkaian Latihan Terintegrasi 2025.

Dalam kunjungan itu, Sjafrie menyinggung absennya aparat negara di bandara tersebut, seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Menurutnya, hal itu dapat mengancam kedaulatan ekonomi nasional serta membuka celah bagi kegiatan ilegal.

Sjafrie bahkan menyampaikan kritik tajam:

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya.”