Daftar Bansos yang Lanjut 2026, Ada PKH, PIP, Subsidi KUR hingga JKP Lengkap Info Anggaran PBI JKN

Ringkasan Berita:

• Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial 2026 sebesar Rp508,2 triliun. 
• Dana tersebut dialokasikan untuk PKH, Kartu Sembako, JKN, pendidikan, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi.
• Perlinsos ditujukan untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus menjaga daya beli.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk melindungi masyarakat rentan pada tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun.

Dana tersebut tumbuh 8,6 persen dibanding proyeksi 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun.

Sri Mulyani Indrawati saat masih menjabat Menteri Keuangan menegaskan bahwa anggaran tersebut mencakup berbagai program bantuan langsung maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: BLT Kesra Tahap 2 Tahun 2025: Cara Cek dan Update Data Penerima Bansos Rp 900 Ribu Sesuai DTKS

“Untuk perlindungan sosial ada Rp508,2 triliun. Ini merupakan begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025) seperti dilansir Kompas.com.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran perlinsos 2026 diarahkan pada beberapa fokus utama.

Pertama, peningkatan akurasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Kedua, sinergi bantuan sosial dengan program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, anggaran juga ditujukan untuk memperluas akses permodalan dan pendampingan usaha.

Pemerintah menekankan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif sehingga mampu merespons kondisi dinamis masyarakat, termasuk saat menghadapi guncangan ekonomi maupun bencana.

Anggaran Berbagai Program Perlinsos

Porsi terbesar anggaran perlinsos dalam RAPBN 2026 dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, yakni sebesar Rp315,5 triliun.

Dari jumlah tersebut, pemerintah menyalurkan dana Rp28,7 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian, Rp43,8 triliun dialokasikan untuk Kartu Sembako yang diberikan kepada 18,3 juta KPM.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp1,2 triliun untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan target 140,7 juta peserta.

Anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun, sedangkan subsidi non-energi sebesar Rp17,4 triliun.

Tak hanya itu, terdapat pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp6,5 triliun bagi 1,8 juta KPM, serta dana Rp7,9 triliun untuk atensi sosial dan penanganan bencana.