Kepala BGN: Dapur MBG Terima Rp500 Juta per Hari, Dana Berputar hingga Rp240 Triliun

Ringkasan Berita:

• BGN mengalokasikan 93 persen anggaran MBG langsung ke 24.122 SPPG, masing-masing menerima Rp 500 juta, dengan total anggaran 2026 sebesar Rp 268 triliun.
• Program ini menjamin penyerapan produk lokal dan diklaim mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) hingga rata-rata 125.
• Dengan peredaran dana puluhan triliun rupiah sejak awal tahun, MBG dinilai berpotensi menjadi stimulus ekonomi yang signifikan di berbagai daerah.

TRIBUNKALTIM.CO  - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebagian besar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut langsung mengalir ke unit pelaksana di lapangan, bukan berhenti di pusat.

Skema ini diklaim sebagai pola baru dalam distribusi belanja negara.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa 93 persen dana lembaganya disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga: Balas Pernyataan Pigai, Mahfud MD: Pengelolaan MBG Tidak Profesional Juga Melanggar HAM

SPPG adalah dapur operasional yang menyiapkan dan mendistribusikan makanan dalam program MBG.

“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp 500 juta,” ujarnya dalam Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN, Jakarta, Rabu (25/2/2026), seperti dikutip dari siaran pers tertulis, Jumat (27/2/2026).

24 Ribu Lebih Dapur MBG

Saat ini, BGN mencatat terdapat 24.122 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.

Dengan total anggaran MBG tahun 2026 sebesar Rp 268 triliun, sebagian besar dana tersebut dialokasikan langsung ke dapur-dapur pelaksana.

Menurut Dadan, model ini berbeda dari pola transfer anggaran sebelumnya yang umumnya melalui pemerintah daerah.

Baca juga: Penjelasan Koordinator Wilayah BGN Bulungan Soal Dihentikan Sementara MBG di SMAN 1 Tanjung Selor

“Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” katanya.

Artinya, dana dikirim langsung ke unit operasional agar perputaran ekonomi terjadi di tingkat lokal secara lebih cepat dan merata.

Serapan Produk Lokal Dijamin

BGN juga menegaskan bahwa MBG dirancang untuk menyerap produk lokal.

Dalam praktiknya, bahan pangan yang digunakan dapur MBG diprioritaskan berasal dari petani dan pelaku usaha setempat.

Kebijakan ini disebut menciptakan kepastian pasar—jaminan bahwa hasil produksi akan dibeli—bagi produsen daerah.

“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelas Dadan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

Baca juga: PDIP Ungkap Bukti Anggaran MBG Diambil dari Dana Pendidikan, Bukan dari Efisiensi Kementerian