PDIP Desak Pemotongan Gaji Dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI: Audit Program Boros

Ringkasan Berita:

• Politis PDIP Andreas menilai pemotongan gaji harus dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden.
• Ia menyoroti postur belanja negara yang masih tidak efisien.
• Andreas mengusulkan penyisiran ulang anggaran dan penundaan program non-prioritas dinilai lebih efektif untuk penghematan.

TRIBUNKALTIM.CO -  Wacana pemotongan gaji pejabat negara demi penghematan anggaran kembali menuai respons.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menilai langkah tersebut seharusnya dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk keteladanan. 

Menurutnya, pemimpin tertinggi negara harus memberi contoh nyata sebelum kebijakan itu diterapkan kepada menteri maupun anggota DPR.

“Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini,” kata Andreas kepada Tribunnews.com, 17 Maret 2026.

Baca juga: Wacana Potong Gaji Menteri hingga Anggota DPR RI, Istana Mulai Detailkan Kajiannya

Kritik terhadap Kebijakan Penghematan

Andreas yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI menekankan pentingnya teladan dari pucuk pimpinan.

Ia mengkritik jika kebijakan penghematan hanya dibebankan kepada pihak tertentu, sementara belanja negara masih sarat pemborosan.

“Jangan perintahkan untuk potong orang lain sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana,” ujarnya.

Baca juga: Wacana Potong Gaji untuk Hemat Anggaran, Perbandingan Gaji Anggota DPR dan Presiden serta Menteri

Usulan Penyisiran Anggaran

Lebih lanjut, Andreas meminta pemerintah menyisir ulang alokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga (K/L).

Menurutnya, penundaan program-program yang tidak mendesak akan lebih efektif dalam menghemat uang negara dibanding sekadar pemotongan gaji pejabat. 

“Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap K/L. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu,” ungkapnya.

Prabowo Contoh Negara Lain

Adapun wacana penghematan anggaran dan pemotongan gaji pejabat ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan negara lain dalam menghadapi dampak krisis global akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/3/2026). 

Salah satu contoh ekstrem yang disoroti Kepala Negara adalah kebijakan negara Pakistan.

Baca juga: Prabowo Cari Cara Hemat BBM di Tengah Perang Iran, Potong Gaji Anggota DPR-Menteri hingga WFH ASN

"Ini langkah Pakistan ya, ini hanya sebagai perbandingan, Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu covid," kata Prabowo.

Prabowo membeberkan, Pakistan memberlakukan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga memotong jam kerja. Kebijakan ini berlaku untuk kantor pemerintah maupun swasta.