Kemendagri Siapkan Langkah Penghematan Anggaran, Ikuti Arahan Prabowo

Ringkasan Berita:

• Pemerintah RI bahas penghematan anggaran sebagai respons konflik Iran–AS–Israel; melibatkan Kemendagri, Kemenkeu, dan pemerintah daerah.
• Presiden Prabowo arahkan efisiensi besar-besaran, termasuk contoh WFH ASN dan potensi pemotongan gaji pejabat, agar belanja negara lebih efektif.
• Tujuan utama penghematan: cegah pemborosan dan korupsi, lindungi keuangan negara, serta jaga stabilitas anggaran di tengah krisis energi global.

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Indonesia mulai merancang langkah-langkah penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Kebijakan ini diinisiasi setelah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah potensi krisis energi dan ekonomi.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiharto, menyampaikan bahwa pembahasan penghematan anggaran dilakukan secara lintas kementerian, termasuk melibatkan Kementerian Perekonomian.

Baca juga: Daftar Perbandingan Harga BBM Negara-negara ASEAN, Indonesia Termasuk yang Paling Murah

Tujuannya, merumuskan skema efisiensi yang tidak hanya berlaku di tingkat pusat tetapi juga berdampak pada pemerintah daerah.

"Masih dilakukan pembahasan lintas kementerian untuk melaksanakan arahan Presiden terkait langkah penghematan pemerintah," kata Bima Arya, Jumat (27/3/2026).

Menurut Bima, kebijakan efisiensi anggaran ini juga akan berdampak pada pemerintah daerah.

Karena itu, pembahasannya turut melibatkan Kementerian Perekonomian guna merumuskan langkah yang tepat.

Ia menambahkan, pemerintah juga memantau krisis energi bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai negara akibat konflik tersebut.

"Kami monitor (juga)," imbuhnya.

Baca juga: Harga BBM Thailand Naik hingga 22 Persen, Filipina Tembus 2 Kali Lipat, Bagaimana Indonesia?

Contoh Skema Penghematan

Sebelumnya, Presiden Prabowo beberapa kali menyampaikan arahan penghematan anggaran sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Salah satu contoh yang disinggung adalah langkah Pakistan dalam melakukan efisiensi, seperti penerapan kerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga wacana pemotongan gaji menteri.

Prabowo juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menentang kebijakan efisiensi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Jangan nantang-nantang pemerintah pusat, banyak biasa yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi, tidak dilaksanakan,” ujar Prabowo dalam diskusi di Hambalang, Bogor.

Cegah Pemborosan dan Korupsi

Ia menegaskan, pemangkasan belanja negara yang tidak produktif bertujuan menutup celah penyimpangan serta potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.