DPR Minta Wapres Gibran dan Menteri Segera Berkantor di IKN, Ini Alasannya

Ringkasan Berita:

• Anggota DPR Deddy Sitorus mendesak Gibran Rakabuming Raka dan menteri segera berkantor di Ibu Kota Nusantara.
• Usulan ini untuk memanfaatkan gedung pemerintah yang sudah jadi agar tidak terbengkalai dan memboroskan anggaran perawatan.
• DPR mendorong kementerian mulai berkantor bertahap di IKN, bahkan dari level Dirjen sebagai langkah awal.

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mendorong percepatan pemanfaatan gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ia meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah menteri segera mulai berkantor di kawasan tersebut.

Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Otorita IKN sebagai respons atas kekhawatiran gedung-gedung yang telah dibangun justru tidak dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Deddy, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara untuk biaya perawatan bangunan yang belum digunakan.

Baca juga: Tol IKN Ditargetkan Beroperasi Penuh 2027, Waktu Tempuh Balikpapan Hanya 30 Menit

Hal ini disampaikan Deddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). 

Deddy menekankan pentingnya utilisasi gedung-gedung pemerintahan yang telah berdiri di IKN agar tidak rusak dan membuang anggaran pemeliharaan (maintenance) secara percuma.

"Saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan? Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan misalnya gitu," kata Deddy. 

Karena itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengusulkan agar Gibran dan sejumlah menteri mulai berkantor di IKN.

"Wakil presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta," ujar Deddy. 

Baca juga: Sokong Kelancaran Arus ke IKN Nusantara, Pertamina Siagakan Layanan Energi di Tol Balikpapan-Penajam

Deddy menilai, pembiaran gedung-gedung yang sudah jadi tanpa penghuni merupakan bentuk ketidakadilan terhadap rakyat karena anggaran negara terus mengalir hanya untuk biaya perawatan bangunan kosong.

"Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi Pak. Jahat kita sama rakyat barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance," ucapnya. 

Sebagai langkah awal, Deddy mengusulkan agar kementerian mulai mengirimkan pejabat setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) untuk berkantor di IKN secara bergiliran. 

Ia mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadi pelopor dalam skema ini.

"Nanti mungkin bisa dimulai dari salah satu kementerian dalam negeri, salah satu kedirjenan. Mungkin Pak Tito (Mendagri) mau menjadi apa namanya pionir Pak. Sayang banget Pak gedung-gedung itu Pak," ungkap Deddy.  (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota DPR Minta Gibran & Para Menteri Segera Berkantor di IKN: Jangan Keenakan di Jakarta