Jusuf Kalla Usul Harga BBM Naik, Soroti Beban Utang Negara

TRIBUNKALTIM.CO - Situasi global yang memanas akibat konflik di kawasan Timur Tengah mendorong berbagai pihak untuk menilai ulang kebijakan energi nasional.

Dalam konteks ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyampaikan pandangannya terkait perlunya pemerintah mempertimbangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan negara.

Dalam pernyataannya di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru pada Minggu (5/4/2026), Jusuf Kalla menegaskan bahwa subsidi energi yang terlalu besar justru berpotensi memperparah kondisi fiskal negara.

Ia menilai, tanpa penyesuaian harga, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—yakni rencana keuangan tahunan pemerintah—akan semakin berat akibat lonjakan harga minyak dunia.

"Kita minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi.

Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," kata Jusuf Kalla.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap potensi pembengkakan defisit anggaran, yaitu kondisi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu peningkatan utang negara yang berdampak luas bagi perekonomian nasional.

Baca juga: Kubu Rismon Sianipar Sebut Tak Pernah Tuding Jusuf Kalla jadi Pendana Kasus Ijazah Jokowi

Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Harga Energi

Kondisi global menjadi salah satu faktor utama di balik usulan tersebut.

Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat serta keterlibatan Israel telah menyebabkan ketidakstabilan harga minyak dunia. 

Dalam situasi seperti ini, banyak negara memilih untuk melakukan penyesuaian kebijakan energi guna menghindari krisis yang lebih besar.

Lonjakan harga minyak global berdampak langsung terhadap harga BBM dalam negeri.

Jika pemerintah tetap mempertahankan harga yang rendah melalui subsidi besar, maka selisih harga tersebut harus ditutup oleh negara, yang pada akhirnya meningkatkan beban fiskal.

Menurut Jusuf Kalla, langkah menaikkan harga BBM bukan semata kebijakan domestik, melainkan respons terhadap kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan. 

Ia menegaskan bahwa situasi ini bersifat “terpaksa” karena berasal dari faktor luar negeri.