Angkutan Umum Gratis Lebih Ampuh Hemat BBM Dibanding WFH

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan terobosan berani guna menghadapi krisis energi global yakni menggratiskan tarif angkutan umum massal.

Kebijakan ini dinilai jauh lebih efektif menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dibandingkan skema Work From Home (WFH) yang tengah dijalankan pemerintah.

Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, menegaskan bahwa krisis energi saat ini harus menjadi momentum transformasi sistem transportasi nasional, bukan sekadar membatasi mobilitas masyarakat.

Sebagai langkah taktis, MTI menyarankan pemerintah untuk memberlakukan tarif nol rupiah pada moda transportasi massal di kota-kota besar untuk periode tertentu.

Baca juga: Ratusan Pemudik Samarinda Nikmati Bus Gratis ke Balikpapan

"Kita perlu kebijakan yang berdampak langsung, misalnya menggratiskan angkutan umum selama satu bulan," ujar Haris dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Haris menjelaskan bahwa pemberian insentif berupa tarif gratis akan memberikan dorongan psikologis yang kuat bagi pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.

Hal ini secara otomatis akan memangkas volume kendaraan di jalan dan menurunkan konsumsi BBM secara nasional secara signifikan.

Mengapa WFH Perlu Dievaluasi?

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan energi.

Namun, MTI menyoroti adanya efek samping yang justru kontraproduktif.

Menurut pantauan MTI, WFH di hari kerja terakhir dalam sepekan sering kali memicu aktivitas non-produktif, seperti perjalanan wisata jarak jauh atau pulang kampung lebih awal, yang tetap memicu penggunaan BBM tinggi.

Baca juga: Kondisi Pelayanan Publik Balikpapan di Tengah WFH, Pemkot Prioritaskan untuk Masyarakat

Ada potensi pergeseran perjalanan ke aktivitas yang tidak produktif karena WFH dilakukan di akhir pekan.

Selain itu, produktivitas ekonomi di sektor tertentu bisa menurun.

"Kebijakan ini menjadi tidak efektif tanpa dukungan alternatif transportasi publik yang kuat," ungkap Haris.

Dari BBM ke Transportasi Publik

Dalam jangka panjang, MTI mendesak pemerintah untuk melakukan reorientasi subsidi energi.

Alih-alih memberikan subsidi besar-besaran pada harga BBM yang dinikmati pengguna kendaraan pribadi, anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk memperluas jangkauan layanan angkutan umum.